Tri Utari, Elia (2022) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI POLRESTABES SEMARANG. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Elia Cover.pdf - Accepted Version Download (111kB)

Abstract

Perlindungan anak merupakan tugas penting yang harus dipenuhi oleh
seluruh elemen bangsa, polisi sebagai gerbang utama yang menangani anak yang
berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah anak akan dilanjutkan ke
proses peradilan atau tindakan informal lainnya. Polisi memiliki kewenangan
bertindak menurut penilaian sendiri yang disebut sebagai kewenangan diskresi di
dalam Pasal 16 dan Pasal 18 UU Kepolisian telah memberikan pijakan yuridis
kepada polisi sebagai penyidik untuk menerapkan filosofi restorative justice.
Untuk mencari solusi terhadap penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak
pidana menggunakan diskresi kepolisian, restorative justice dan diversi.
Keterkaitan antara diskresi dengan diversi dapat dibuktikan dari lahirnya
kewenangan diversi oleh kepolisian yang berasal dari kewenangan dikresi
sebagaimana diatur dalam pasal 18 Ayat (1) UU Kepolisian.
Metode Penelitian, penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang yang
bersifat deskriptif analitis. Berkaitan dengan pemecah masalah, penelitian
dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif. Masalah dalam penelitian
ini, (a) Apa yang menjadi dasar pertimbangan penerapan restorative justice
sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak
pidana di Polrestabes Semarang? (b) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi
penyidik dalam pelaksanaan restorative justice sebagai bentuk diskresi kepolisian
dalam penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang?
(c) Bagaimana perumusan kebijakan ideal di masa yang akan datang terkait
restorative justice sebagai bentuk diskresi dalam penyelesaian perkara anak
pelaku tindak pidana?
Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa terdapat dasar
pertimbangan utama tim penyidik dalam menangani perkara anak pelaku tindak
pidana dalam menggunakan wewenang diskresinya di lingkungan Polrestabes
Semarang adalah adanya substansi peraturan perundang-undangan; kemudian
terdapat hambatan yang dihadapi tidak berhasil penerapan restorative justice,
serta hambatan terdapat juga pada belum sempurnanya pemahaman aparat
penegak huukum mengenai restorative justice serta ketidak tegasan dalam
pengaturan diskresi di sistem peradilan pidana anak yang berbeda dengan berbeda
dengan beberapa negara maju seperti negara Belanda, Filipina dan Australia
Selatan yang secara tegas dalam undang-undang Pengadilan Anak telah
mencantumkan untuk melakukan diskresi terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum.

Actions (login required)

View Item