Search for collections on Undip Repository

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Putriyana, Ayu (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Text (Tesis)
Ayu cover.pdf - Accepted Version

Download (77kB)

Abstract

Indonesia negara yang memiliki wilayah begitu luas menyebabkan banyak terjadi
masalah lingkungan hidup dan juga TPLH seperti pembuangan limbah tanpa izin,
membuang sampah sembarangan dalam jumlah besar dan perambahan hutan.
Penyelesaian TPLH melalui jalur hukum dimulai dari tahapan penyidikan yang
dilakukan oleh PPNS lingkungan hidup berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
Namun, penegakan hukum kasus-kasus TPLH belum optimal dilihat dari jumlah
kasus TPLH yang mampu diselesaikan dari kurun waktu 2015-2021 yang belum
berimbang dengan jumlah pengaduan kasus yang diterima. Hal ini menunjukkan
bahwa belum ada kesesuaian amanat peraturan perundang-undangan terhadap
PPNS dengan implementasi yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui sejauh mana penegakan hukum TPLH oleh PPNS, problematika
penyidikan TPLH serta untuk merumuskan kebijakan ideal terkait penyidikan
TPLH oleh PPNS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif
empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang
digunakan dalam penyidikan TPLH oleh PPNS adalah PERMEN LH 11/2012 dan
kewenangan lengkap PPNS lingkungan hidup menjalankan tugas dan
kewenangannya diatur PERMEN LH 2/2012. Kemudian, terdapat banyak
problematika terjadi dalam penyidikan TPLH oleh PPNS baik dari sisi struktur
hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hingga usulan sebagai bahanmuatan
untuk dimasukkan ke kebijakan hukum pidana dalam penyidikan TPLH oleh PPNS
ke depannya. Mengenai proses penegakan hukum TPLH yang lebih baik, bukan
hanya peraturan perundang-undangan saja yang mendapat kritik dan saran,
diharapkan seluruh pihak lebih aktif dan berperan serta dalam proses penegakan
hukum lingkungan terutama APH karena memiliki kewenangan untuk bertindak
lebih jauh dan koordinasi antar APH harus dalam keadaan baik dan harmonis agar
tujuan penegakan hukum yang diinginkan bisa tercapai.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Silahkan Menghubungi Perpustakaan Magister Hukum Jika Memerlukan File Ini
Uncontrolled Keywords: Penyidikan, TPLH, PPNS
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Law
Depositing User: Dyan Pitra Chrisnawan
Date Deposited: 28 Jul 2022 06:32
Last Modified: 28 Jul 2022 06:32
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7394

Actions (login required)

View Item View Item