SHAFA, DHIYAA NADA and Rahmanda, Bagus and Islamiyati, Islamiyati (2022) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI ATAS KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA TELECONFERENCE . 045 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Semenjak terjadinya pandemik global, Corona Virus Disease-19 (Covid-19), Indonesia terkena dampak dari pandemik yang menyerang berbagai sektor terutama pada saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana masyarakat diwajibkan untuk melakukan pembatasan interaksi fisik sehingga pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang biasanya dilakukan secara langsung atau dengan interaksi fisik menjadi terhambat. Guna mengatasi kendala yang timbul dari PSBB tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator membuat Peraturan OJK No. 16 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Sebagai peraturan yang baru, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap direksi mulai dari mekanisme RUPS melalui teleconference dan implikasi hukumnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terhadap RUPS yang dilakukan secara teleconference sesuai dengan POJK No. 16 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan mengetahui perlindungan hukum terhadap direksi atas keputusan RUPS yang dilakukan secara teleconference.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana pendekatan yuridis dilihat dari berbagai sudut ilmu hukum perdata, hukum perusahaan, serta peraturan tercantum yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPS dan ketentuan umum tata cara e-RUPS (elektronik RUPS) dan secara khusus meninjau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai e-RUPS, sementara untuk pendekatan normative yakni dengan cara meninjau bahan kepustakaan maupun data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan RUPS yang dilakukan secara teleconference berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2020 selama pandemik Covid-19 telah mengakomodir kebutuhan RUPS sehingga peraturan tersebut sah dan valid dilakukan oleh perusahan-perusahaan yang menjalankan RUPS secara teleconference. Perlindungan hukum terhadap direksi atas keputusan RUPS yang dilakukan secara teleconference berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16 Tahun 2020 sejauh ini dapat melindungan direksi secara hukum.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Direksi, RUPS, elektronik, teleconference

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	28 Jul 2022 02:12
Last Modified:	20 Oct 2022 07:30
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7393

Actions (login required)

View Item