Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - 036 HTN 2022

Putri Pratama, Juwita and Tyesta ALW, Lita and Gading Pinilih, Sekar Anggun (2022) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI TERHADAP PERATURAN DAERAH DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. - 036 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Peraturan Menteri sebagai Peraturan Perundang-undangan tidak diketahui secara pasti kedudukannya. Terlebih jika disandingkan dengan Peraturan Daerah akan sulit untuk menakar tinggi rendahnya Peraturan Menteri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan 2) Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari kedudukan Peraturan Menteri jika dihadapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara pasti kedudukan Peraturan Menteri dan konsekuensi hukum yang timbul dari kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang berupa deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur research. Data yang dikumpulkan juga didukung dengan hasil wawancara. Setelah dikumpulkan, data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, namun secara deduktif.
Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum diatur secara eksplisit, hanya mengakui keberadaannya dan kekuatan hukumnya. Meski begitu kedudukan Peraturan Menteri dilihat dari konsep negara kesatuan berada di tingkat pusat. Dengan demikian, jika Peraturan Menteri dihadapkan Peraturan Daerah adalah lebih tinggi, maka menimbulkan akibat hukum seperti dicantumkannya Peraturan Menteri sebagai dasar hukum pada rancangan Peraturan Daerah dan sebagai sarana sinkronisasi rancangan Peraturan Daerah
Kata Kunci: Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 27 Jul 2022 02:41
Last Modified: 27 Jul 2022 02:41
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7382

Actions (login required)

View Item View Item