KENDENAN, ISHAK MALIMBONGAN RANTE ALLO and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2022) IMPLIKASI PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA. - 031 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Indonesia sebagai bangsa yang besar akan memiliki banyak kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut, pemerintah harus memiliki
pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republiki Indonesia Tahun 1945, pembayaran pajak adalah kewajiban bagi warga negara dan menjadi salah satu pendapat dalam penyelenggaraan negara. Walaupun pemerintah menyadari bahwa dengan pendapat dari
pajak saja tidak akan cukup untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, maka diperlukan sumber pendapatan yang lain. Pemerintah mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan pendapatan tambahan serta menopang dan memajukan perekonomian nasional.
Dalam keberjalanan BUMN tentunya memiliki hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan utama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode
pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data skunder . Pendirian BUMN adalah salah satu langkah dari pemerintah dalam melakukan normalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik penjajah sehingga dapat menjadi milik Indonesia serta bisa menikmati hasil untuk kepentingan warga negaranya, Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat kejanggalan dimana aset BUMN termasuk dalam aset negara. Aset tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak dapat sita walaupun saat BUMN tergolong merugikan negara. Kerugian yang dialami oleh BUMN memberikan kesempatan untuk mendapatkan suntikan dana dari pemerintah sehingga aset-aset tersebut tidak dapat sita. Suntikan dana terhadap BUMN adalah hal yang tidak menguntungkan bagi negara jika pada akhirnya BUMN tersebut mengalami kerugian kembali. Penelitian ini juga meninjau tata cara pemilihan dewan direksi serta dewan komisaris sebagai nahkoda dari BUMN yang dirasa belum benar-benar mengedepankan asas profesionalitas. Pemilihan para nahkoda BUMN masih tercampur dengan adanya politik balas budi. Saran dari hasil penelitian yang dilaksanakan harus dipisahkannya aset BUMN dari aset
negara sehingga penyitaan terhadap aset BUMN bisa dilaksanakan apabila BUMN tidak dapat memenuhi tujuan utama pendirian BUMN. Dalam pemilihan dewan direksi serta dewan pengawas dan dewas komisaris harus dipilih melalui prosedur berdasarkan Peraturan Menteri BUMN. Pemilihan juga harus melalui uji kelayakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah sehingga bisa mendapatkan putra-putri terbaik bangsa.
Kata kunci: penyelenggaraan negara, Badan Usaha Milik Negara, perekonomian nasioana

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	27 Jul 2022 02:20
Last Modified:	11 Nov 2022 08:59
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7381

Actions (login required)

View Item