Hidayat, Abia Kalila and Aminah, Aminah and Muhyidin, Muhyidin (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERADILAN AGAMA NO : 40/PDT.P/2018/PA.WSB). - 052 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_Abia Kalila Hidayat.pdf Download (6kB)
	Text cover __Abia Kalila Hidayat.pdf Download (1MB)
	Text bab 1__Abia Kalila Hidayat.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text bab 2 __Abia Kalila Hidayat.pdf Download (192kB)
	Text bab 3__Abia Kalila Hidayat.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text bab 4 __Abia Kalila Hidayat.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB)

Abstract

Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul (terpenuhi syarat sah perkawinan), hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam viiiembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah KUA. Permasalahan timbul jika dalam perkawinan yang dilakukan secara sirri ini menghasilkan seorang anak, sehingga anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tersebut banyak kehilangan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum pengesahan anak bawah tangan berdasarkan perundang undangan di Indonesia, pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan penetapan perkara, serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan pengadilan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti permasalahan hukum dikaitkan dengan prinsip dan teori-teori hukum yang berlaku. Digunakan pula pendekatan kasus (Case Approach) yaitu menelaah kasus yang berkaitan dengan pengesahan anak hasil perkawinan bawah tangan melalui Putusan Putusan Peradilan Agama No : 40/Pdt.P/2018/Pa.Wsb. Upaya hukum terhadap penetapan asal usul anak, peraturan perundang udangan sudah mengaturnya, yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 103 KHI. Dengan adanya pasal tersebut untuk melakukan pengesahan anak sesuai dengan pasal 7 KHI salah satunya dapat dilakukan apabila kedua orang tua anak itu melakukan isbat nikah yang kemudian diajukan ke Pengadilan Agama. Setelah permohonan itsbat nikah tersebut dikabulkan, maka penetapan Pengadilan Agama menjadi bukti untuk menerbitkan Akta Nikah. Sehingga dengan Akta Nikah dimaksud, anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan sirri dapat mengurus pengesahan anak dan selain menggunakan adanya isbat nikah cara lain upaya penetapan asal usul anak yaitu dengan menggunakan cara permohononan asal usul anak ke Pengadilan agama. Saran saya diharapkan kepada masyarakat lebih memahami dan menambah wacana mereka mengenai akibat dari perkawinan siri dan pemerintah hendaknya umengadakan penyuluhan hukum mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai perkawinan siri.
Kata Kunci : Perkawinan Siri, Pengesahan Anak, Isbat Nikah

Actions (login required)

View Item