ALMEGA, FARA SHABIRA and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2022) HAK DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING (WNA) DALAM PEWARISAN PROPERTI MENURUT KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID-19 049 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_FARA SHABIRA.pdf Download (79kB)
	Text cover_FARA SHABIRA.pdf Download (661kB)
	Text bab 1_FARA SHABIRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text bab 2_FARA SHABIRA.pdf Download (369kB)
	Text bab 3_FARA SHABIRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text bab 4_FARA SHABIRA.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)

Abstract

Persoalan mengenai ahli waris negara asing yang berasal dari perkawinan campuran kerap kali menimbulkan pertanyaan mengenai hak dan kewenangannya untuk menerima harta warisan. Terlebih lagi selama masa pandemi Covid-19
terdapat pembatasan masuknya WNA demi menekan angka penyebaran virus di Indonesia, padahal ahli waris WNA bisa saja tidak berdomisili di Indonesia. Sedangkan dalam pengurusan peralihan hak atas tanah karena pewarisan diperlukan
kehadiran fisik. Kemudian apabila ahli waris WNA melampaui jangka waktu satu tahun yang ditentukan UUPA, maka akan terancam warisan tersebut akan jatuh kepada negara. Hal tersebut akan merugikan ahli waris WNA tersebut. Maka dari
itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kewenangan dan hak untuk mewaris bagi WNA menurut KUHPerdata dan UU Perkawinan, serta bagaimana implikasi hak mewaris WNA dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 Undang�Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) selama adanya pembatasan masuknya WNA di masa pandemi Covid-19. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pendapat hukum ini adalah
pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta wawancara
narasumber. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, menurut KUHPerdata ahli waris WNA memiliki kewenangan atas hak keperdataannya untuk menerima warisan dari orangtuanya yang berasal dari
perkawinan campuran yang melakukan pemisahan harta yang dituang dalam perjanjian perkawinan. Walaupun demikian, ahli waris WNA dibatasi untuk mempunyai hak milik sebagaimana diatur UUPA. Sedangkan UU perkawinan sendiri belum mengatur perihal harta kekayaan yang beralih karna kematian yakni pewarisan, sehingga dalam penegakan hukum masih berdasarkan KUHPerdata dan hukum lainnya yang berlaku; kedua, teruntuk sekarang pengurusan peralihan hak
atas tanah masih memerlukan kehadiran fisik dalam hal penandatanganan dan pembacaan akta, sehingga ahli waris WNA terpaksa harus mengurus langsung ke Indonesia walaupun di tengah pandemi. Peraturan kementerian mengenai pembatasan warga negara asing masuk ke Indonesia telah dicabut, sehingga warga negara asing apapun itu urusannya termasuk pengurusan peralihan hak atas waris diperbolehkan masuk Indonesia dengan tetap mengindahi protokol kesehatan yang berlaku. Saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni: pertama, diperlukan adanya pencerdasan hukum yang masif mengenai pemisahan harta perkawinan yang dituang dalam perjanjian kawin kepada pelaku perkawinan campuran; kedua, diperlukan adanya pendobrakan hukum yang mengakomodir secara khusus mengenai pelayanan jasa hukum secara elektronik oleh Notaris agar proses prealihan hak atas tanah dapat dilaksanakan secara efektif.
Kata Kunci: Hak dan Kedudukan Ahli Waris WNA, Peralihan Hak Atas Tanah WNA dan Pandemi COVID-19

Actions (login required)

View Item