Sukmaningtyas, Judith (2022) REKONSTRUKSI KEWENANGAN PEMERIKSAAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA PASCA KELUARNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) judith cover.pdf - Accepted Version Download (164kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karenanya
penanganannya pun harus dengan cara-cara yang luar biasa. Berbagai macam cara
pelaku korupsi dalam melakukan aksinya. Pelaku tindak pidana korupsi sebagian
besar berasal dari kalangan pejabat administrasi negara yang dilakukan dengan
cara menyalahgunakan wewenang yang ada padanya karena jabatannya dan/atau
karena sarana yang dimiliki karena jabatannya. Aparat Penegak Hukum (APH)
dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dengan kewenangannya yang
dimilikinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dapat menentukan
sendiri apakah seseorang telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang
atau tidak yang merugikan keuangan negara, namun pasca keluarnya Undang�undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), APH
sebelum menentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan
menyalahgunakan wewenang atau tidak, harus diuji terlebih dahulu melalui
investigasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan/atau melalui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder serta bahan
hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menjelaskan mengenai konstruksi
kewenangan APH maupun APIP dalam melakukan pemeriksaan terkait dugaan
tindak pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara pasca berlakunya
Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta
rekonstruksi model ideal penanganan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang yang
Merugikan Keuangan Negara oleh Pejabat Administrasi Negara Pasca Keluarnya
UUAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka keselarasan
pandangan antara APH dan APIP dalam menentukan seseorang yang diduga
melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, perlu adanya mekanisme
gelar perkara bersama antara APH dengan APIP. Perlu adanya upaya sinkronisasi
Undang-undang yang mengatur kewenangan pemeriksaan dugaan
penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara.

Actions (login required)

View Item