Aji, Sukma Wismawan (2022) PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (SPSE) PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Sukma cover.pdf - Accepted Version Download (241kB)

Abstract

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik masih banyak ditemukan
permasalahan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) karena adanya peluang besar
untuk penyelewenangan dalam sistem kontak berupa menaikkan nilai proyek dari
nilai sebenarnya, tidak menggunakan prosedur pelelangan yang ditetapkan
peraturan dan pengadaan barang/jasa fiktif. Sistem e-Procurement dengan
menerapkan prinsip-prinsip good governance merupakan solusi bagi instansi
pemerintah termasuk Pemerintah Kota Semarang untuk mencegah terjadinya
fraud (praktik kecurangan) dalam pengadaan barang atau jasa. Tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa secara elektronik pada pemerintah Kota Semarang serta penerapan good
governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada
pemerintah Kota Semarang pada masa pandemi Covid 19. Penelitian ini
menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan sekunder
berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul
dianalisis secara kualitatif dengan dengan interaktif model mulai dari reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada pemerintah
Kota Semarang (Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang) menggunakan
metode e purchasing (e-katalog), pengadaan langsung, penunjukkan langsung,
tender cepat dan tender sesuai ketentuan yang ada pada Pasal 38 Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut
memiliki hambatan yang meliputi sulitnya menjalin komunikasi karena penyedia
berasal dari luar kota, barang yang diterima dalam kondisi rusak dalam
pengiriman yang jauh, adanya refocussing, tidak adanya update dan tidak bisa
menyeleksi secara langsung karena semua sudah online. (2) Penerapan good
governance pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada
masa pandemi covid 19 di Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang telah sesuai
prinsip pengadaan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2021 yang meliputi prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, keadilan,
dan akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item