Search for collections on Undip Repository

PEMERINTAH DAERAH DAN KEDAULATAN PANGAN (TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19)

Emha, Zidney Ilma Fazaada (2022) PEMERINTAH DAERAH DAN KEDAULATAN PANGAN (TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI COVID-19). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Text (Thesis)
Zidney cover.pdf - Accepted Version

Download (414kB)

Abstract

Tesis ini dilatarbelakangi makin menurunnya luasan lahan pertanian baik skala nasional maupun daerah, termasuk di masa pandemi covid-19. Kondisi ini membuat kedaulatan pangan menjadi sulit diwujudkan, termasuk di Kota Semarang yang hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan beras sekitar 12 persen saja. Kedaulatan pangan di daerah bermakna terdapat kemandirian produksi. Padahal hubungan Pemerintah daerah dan kedaulatan pangan sangatlah erat. Hal ini tercermin dalam tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). PLP2B merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren.
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengenai problem serta terobosan hukum yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam PLP2B di masa pandemi covid-19. Metode pendekatan menggunakan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Analisis tesis menggunakan the eight principles of legality dan hukum progresif. Penelitian lapangan dilakukan di Dinas Pertanian dan Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan Kota Semarang memiliki problem PLP2B di masa pandemi covid-19 diantaranya relevansi Kota Semarang sebagai kota besar, data, penurunan penetapan luasan LP2B dalam Perda RTRW, problem umum dan kebutuhan Perda LP2B secara khusus, alih fungsi lahan dan lahan pengganti LP2B, problem pengaturan dalam UU Cipta Kerja, kewenangan terbatas dari Dinas Pertanian, hingga problem masa depan pertanian indonesia. Sedangkan terobosan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam PLP2B di masa pandemi covid-19 dapat disimpulkan tidak banyak dilakukan. Di sisi lain, gagasan yang dapat dilakukan adalah penggunaan hukum progresif bagi stakeholder, pencetakan sawah baru, penetapan lebih besar luasan LP2B, peningkatan nilai plus terhadap sawah, menengahi kebutuhan lahan masyarakat hingga dorongan akses dan kursus pertanian oleh pemerintah daerah, hingga pengaturan pembiayaan hasil panen.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Silahkan Menghubungi Perpustakaan Magister Hukum Jika Memerlukan File Ini
Uncontrolled Keywords: Kedaulatan Pangan, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Law
Depositing User: Dyan Pitra Chrisnawan
Date Deposited: 18 Jul 2022 04:43
Last Modified: 18 Jul 2022 04:43
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7305

Actions (login required)

View Item View Item