Search for collections on Undip Repository

KEGANDAAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) DI PERUMAHAN MUNDU REGENCY PADA PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN CIREBON DAN KOTA CIREBON ( STUDI PADA PT.CITRA LESTARI PROPERTINDO)

Gozali, Mohammad (2022) KEGANDAAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT-PBB) DI PERUMAHAN MUNDU REGENCY PADA PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN CIREBON DAN KOTA CIREBON ( STUDI PADA PT.CITRA LESTARI PROPERTINDO). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Text (Thesis)
Gozali cover.pdf - Accepted Version

Download (286kB)

Abstract

Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengatur perpajakan pada pasal 23 huruf A. Pajak tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu sektor pendapatan negara yang berfungsi untuk memenuhi dan meningkatkan harkat hidup warga negara. Membayar pajak adalah kewajiban kenegaraan bagi seluruh warga. PBB merupakan pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan. PBB ada yang dikelola oleh pemerintah pusat dan ada juga yang dikelola oleh pemerintah daerah. PBB yang dikelola oleh pemerintah daerah meliputi PBB perdesaan dan perkotaan.
Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah : Bagaimana terjadinya kegandaan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) di Perumahan Mundu Regency pada perbatasan wilayah Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ?, dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa kewenangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan pemerintah Kota Cirebon dalam pengenaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ganda. Untuk membahas masalah tersebut digunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode kualitatif, yang dianalisis menggunakan tiga tahapan sehingga dapat memberi gambaran terhadap objek yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Terdapat pelanggaran dan ketidaksesuaian oleh subjek pajak dalam melaporkan letak objek PBB baru yang di daftarkan pada DISPENDA Kabupaten Cirebon yang seharusnya masuk wilayah Kota Cirebon. Saat melakukan pendaftraran penerbitan SPPT-PBB subjek pajak hanya menyertakan bukti IMB dan Denah Siteplan tanpa melampirkan bukti kepemilikan sertifikat. Setelah SPPT-PBB terbit, maka terjadi kegandaan. 2. Penyelesaian sengketa Kewenangan dilakukan dengan cara subjek pajak melapor ke kantor BKD Kota Cirebon agar dapat dikeluarkan permohonan Surat Penegasan Perihal mengenai Pemungutan dan Penerbitan SPPT-PBB dan meminta DISPENDA Kabupaten Cirebon melakukan penghapusan pada 45 Objek Pajak SPPT-PBB. Kemudian DISPENDA Kabupaten Cirebon melakukan penghapusan 45 SPPT-PBB, maka untuk tahun selanjutnya dan seterusnya pungutan akan dilakukan oleh BKD Kota Cirebon.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Silakan Menghubungi Perpustakaan Magister Hukum Jika Memerlukan File Ini
Uncontrolled Keywords: : SPPT, Kegandaan, PBB
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Law
Depositing User: Dyan Pitra Chrisnawan
Date Deposited: 18 Jul 2022 04:33
Last Modified: 18 Jul 2022 04:33
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7303

Actions (login required)

View Item View Item