SARI WIJAYA, MEGAWATI PURNAMA (2022) KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PRINSIP OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Megawati cover.pdf - Accepted Version Download (222kB)

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam suatu negara kesatuan seperti di Indonesia, memiliki makna daerah telah diberikan kewenangan dalam mengurus dan mengatur sendiri sistem pemerintahan di daerah. Hal tersebut memberikan arti bahwa daerah telah mendapat hak yang datang dari pusat dan hak tersebut diberikan oleh pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konstitusi. Hal yang menjadi perhatian khusus dalam praktik penyelenggaraan otonomi daerah ialah mengenai pemberhentian kepala daerah pada masa jabatannya. Dinamika pemberhentian kepala daerah pada masa jabatannya di Indonesia ialah sanksi yang diberikan oleh pemerintah pusat apabila kepala daerah tidak mengikuti program strategis nasional seperti yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kewenangan Presiden dalam memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional (apa yang menjadi landasan teoritis Presiden diberikan kewenangan dalam memberhentikan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional) dan konsep pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional jika mendasar pada prinsip otonomi daerah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap dokumen, hasil penelitian, buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel dan bahan-bahan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa Dengan landasan konsep negara kesatuan tersebutlah Presiden diberikan kewenangan dalam memberhentinkan Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional melalui sanksi administratif yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dikarenakan kedudukan daripada Program Strategis Nasional adalah merupakan upaya negara untuk memberi pelayanan dan memajukan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Mekanisme pemberhentian Kepala Daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional oleh Presiden tidak senada dengan makna dan hakikat demokrasi khususnya demokrasi langsung. Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Negara Kesatuan, Kewenangan, Program Strategis Nasional.

Actions (login required)

View Item