Putra, Okky Ardiyatna and Dewi, IGA.Gangga Santi and Setyowati, Ro'fah (2022) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Semarang - Demak). -028 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sifatnya abadi. Dimana dalam perkembangan saat ini pemerintah pusat berserta pemerintah daerah terus gencar melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum, pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi bagi yang melepaskan tanahnya, bangunan, tanaman, serta benda-benda yang berhubungan dengan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum ini masih sering terjadi permasalahan pada tahapan ganti kerugian, yang mana ditimbulkan ketidaksepakatan antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah yang membutuhkan tanah. Persoalan ini dapat dilihat dari pelaksanaan proyek Tol Semarang-Demak, masih terdapatpermasalahan mengenai ganti kerugian, terutama mengenai ganti kerugian pemilik tambak yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan Tol Semarang-Demak. Serta mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan serta memberikan solusi dalam proses ganti kerugian pembangunan jalan Tol Semarang-Demak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta mengidentifikasi secara langsung melalui penelitian dilapangan.Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum, di proyek Tol Semarang-Demak ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu melalui empat tahapan, tahapan pertama inventarisasi dan identifikasi, tahapan kedua penetapan penilaian, tahapan ketiga musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian, dan tahapan keempat pemberian ganti kerugian. Dalam pelaksanaan mengenai ganti kerugian sebagian besar masyarakat sudah sepakat mengenai besaran dan bentuk ganti kerugian yang akan diterima. Serta masih terdapat permasalahan mengenai ganti kerugian, yang belum keluarnya Perpres yang mengatur mengenai tanah musnah. Permasalahan ini terjadi diwilayah pesisir Kota Semarang hingga Kabupaten Demak, bentuk fisik tanah yang dimiliki warga ada yang hilang karena faktor alam.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian, Masyarakat.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	12 Jul 2022 07:00
Last Modified:	29 Sep 2022 05:47
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7276

Actions (login required)

View Item