Rakhmah, Flavia Amelia and Turisno, Bambang Eko and Aminah, Aminah (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI AHLI WARIS KETURUNAN TIONGHOA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 460/Pdt.G/2018/PN Bks dan Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. 65/Pdt.P/2014/PN Btm). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, atau wali yang sah dan bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga
orangtua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Dengan adanya penetapan pengadilan membuat anak tersebut mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai anak yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Dengan adanya penetapan pengadilan anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tuanya. Dalam pengakatan anak Keturunan Tionghoa diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, peraturan tersebut hanya anak laki-laki yang dapat diangkat tidak dengan anak perempuan. Tetapi dengan kemajuan jaman dan perubahan sosial yang membuat peraturan tersebut tidak berlaku kembali dan diperbarui dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum anak angkat perempuan jika sebagai ahli waris dalam Keturunan Tionghoa dan kedudukan hukum anak angkat perempuan sebagai ahli waris orang tua angkatnya.Metode Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatifdengan spesifikasi penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan literatur library (kepustakaan) dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, anak angkat perempuan yang menjadi ahli waris juga memiliki perlindungan hukum yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana semua anak maupun itu berjenis kelamin perempuan dan laki-laki berhak atas haknya dan mendapatkan perlindungan penuh yang merupakan tanggung jawab orang tua, pemerintah maupun itu lembaga-lembaga perlindungan anak. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang berisikan jika anak angkat terhadap keturunan Tionghoa dapat dilakukan dengan anak angkat perempuan yang tetap sah dalam pengangkatan anak. Maka dari itu anak angkat perempuan juga memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki. Dan pembagian warisan hitungannya sama seperti golongan I yaitu sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu seharusnya pemerintah harus lebih melindungi hak perempuan yang dimana kedudukannya sama dengan laki�laki agar mencapai tujuan yang adil dalam memenuhi hak masing-masing anak. Sebaikanya mengenai Ahli Waris dan pembagian Waris Keturunan Tionghoamaupun itu anak sah atau anak angkat diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dan dalam peraturan mengenai pengangkatan anak Keturunan Tionghoa harus diperbarui dengan keadaan jaman yang semakin maju dan adanya perubahan sosial.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Anak Angkat Perempuan, Ahli Waris, Kedudukan Hukum

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	12 Jul 2022 06:35
Last Modified:	29 Sep 2022 05:49
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7271

Actions (login required)

View Item