Search for collections on Undip Repository

PENERAPAN CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE DALAM SENGKETA ANTARA GAMBIA DAN MYANMAR. -005 HI 2022

Tampubolon, Michael Frederijk and Priyono, F.X. Joko and Farida, Elfia (2022) PENERAPAN CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE DALAM SENGKETA ANTARA GAMBIA DAN MYANMAR. -005 HI 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Abstrak
Ditengah kepesatan kemajuan teknologi, dugaan pelanggaran konvensi genosida terhadap Myanmar atas etnis Rohingya telah menjadi isu HAM di dunia. Dugaan pelanggaran tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan dalam negeri semata.
Dalam kasus ini, Myanmar justru dituntut oleh negara yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindakan dalam negeri Myanmar. Negara tersebut adalah Negara Gambia, suatu negara di Afrika Selatan, yang menggugat Myanmar di Mahkamah Internasional pada tahun 2020. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah Gambia, negara yang sama sekali tidak dirugikan ataupun dipengaruhi akibat tindakan genosida yang terjadi di Myanmar, memiliki kapasitas hukum untuk memperkarakan Myanmar kepada Mahkamah
Internasional, dan bagaimanakah penegakkan hukum terhadap perkara antara Gambia v Myanmar tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang mendasarkan pada bahan bahan hukum sekunder.
Keseluruhan bahan hukum dilakukan kategorisasi, desistematisasi dan kemudian dilakukan analisis terhadapnya dengan metode penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gambia memiliki kapasitas hukum dalam menggugat
Myanmar dengan berdasarkan pada Konvensi Genosida, karena Konvensi Genosida tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perkaranya. Untuk menjadi kewenangan yurisdiksi Mahkamah
Internasional diperlukan penyerahan kedua pihak, namun perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dikarenakan Myanmar belummenyerahkan yurisdiksinya kepada Mahkamah Internasional. Dalam hal ini, kasus tersebut bisa dialihkan kepada Dewan Keamanan PBB. Mengingat belum ada satu resolusi Dewan Keamanan PBB yang secara definitif menyatakan telah terjadi genosida di Myanmar atas etnis Rohingya, PBB dapat membentuk lembaga
subsider untuk melakukan penyelidikan terkait genosida. Perkara tersebut nantinya dapat diselesaikan baik melalui Peradilan Ad Hoc, atau melalui kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Kata Kunci : Genosida terhadap Rohingya, Kapasitas Hukum Gambia, Penegakkan Konvensi Genosida

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 12 Jul 2022 01:33
Last Modified: 11 Nov 2022 02:11
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7266

Actions (login required)

View Item View Item