SAMARA, RANA and Saptono, Hendro and Mahmudah, Siti Mahmudah (2021) TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG SAHAM DALAM E-RUPS PADA PERUSAHAAN TERBUKA._076 DG 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengundangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 dan 16/POJK.04/2020 untuk mendukung penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dengan
memanfaatkan teknologi informasi (E-RUPS) di tengah situasi pandemi. Salah satu pengaturan yang menarik dalam POJK ini adalah pengaturan tentang suara abstain, dimana pemegang saham yang abstain dianggap memberikan suara yang sama
dengan mayoritas pemegang saham. Pengaturan ini dapat memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan suara dan pengambilan keputusan dalam suatu RUPS. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai kedudukan pemegang saham yang abstain serta akibat pemberian suara abstain tersebut terhadap pengambilan keputusan dalam E-RUPS pada Perusahaan
Terbuka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dimana penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, dan
laporan kajian bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berdasarkan penelitian ini Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan
mengenai kedudukan pemegang saham yang abstain dalam RUPS diatur dalam Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/POJK.04/2020. Ketentuan ini bersifat melengkapi dan menambahkan ketentuan penghitungan suara abstain dalam RUPS pada Perusahaan Terbuka yang belum
diatur dalam UUPT. Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat legi generali dengan POJK sebagai lex specialis dan UUPT sebagai lex generalinya. Akibat pemberian suara abstain dalam RUPS, suara tersebut digabungkan ke dalam
perolehan suara mayoritas sehingga keputusan RUPS dapat diambil sesuai dengan Pasal 47 POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/POJK.04/2020. Namun, dalam hal tidak terdapat suara mayoritas, hal ini belum diatur dalam POJK maka suara abstain tetap menjadi abstain dan keputusan RUPS
tidak dapat diambil karena kuorum keputusan tidak terpenuhi.
Kata Kunci: RUPS Elektronik, Suara Abstain

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	30 Jun 2022 03:22
Last Modified:	10 Jan 2023 08:47
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7092

Actions (login required)

View Item