Muhammad, Yusuf and Saptono, Hendro and Irawati, Irawati (2021) PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS ATAS HAK PENERBANGAN MENURUT CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. 080 DG 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Masyarakat selaku konsumen dewasa ini sering berada pada posisi yang lemah, sebab tidak adanya perlindungan yang seimbang terhadap posisinya jika di hadapkan dengan pelaku usaha. Tidak jarang kerugian yang di timbulkan oleh pihak maskapai penerbangan terhadap masyarakat yang menggunakan jasa mereka untuk bepergian. Penyandang disabilitas tidak mendapatkan keadilan hukum dari penyedia layanan penerbangan layaknya masyarakat umum sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang hak penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maupun Konvensi Internasional Convention on the Rights of Person with Disabilities. Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini perlindungan hukum terhadap penumpang maskapai penerbangan dengan kebutuhan khusus dalam perspektif peraturan perundang-undangan tentang penerbangan dan bagaimana penyandang disabilitas melakukan upaya hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan studi kepustakaan pada data sekunder. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, namun peraturan tersebut masih banyak kekurangan serta hak-hak yang belum diakomodir dengan baik, kemudian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyandang disabilitas dalam hal terjadinya sengketa dengan pihak maskapai penerbangan yaitu dapat melalui beberapa jalur yakni jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur yang ditempuh adalah jalur litigasi atau pengadilan sampai saat ini sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif jika terbukti pihak maskapai penerbangan maupun pihak pengelola bandar udara melakukan kelalaian.

Kata Kunci : Disabilitas, Penerbangan, Convention on the Rights of Person with Disabilities.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	29 Jun 2022 01:19
Last Modified:	29 Jun 2022 01:19
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7011

Actions (login required)

View Item