PARAHITA, MINERVA DIFA and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2021) TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 46 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PATI. - 024 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang “Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 di Kabupaten Pati”. Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan aparat pemerintah daerah, membantu dalam penegakan peraturan daerah dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Salah satunya mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati, serta kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan solusi mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan menelaah mengenai teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis. Jenis data adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian di susun secara lengkap, sistematis, dan juga konsisten. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati merupakan bagian dari tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan tahapan sosialisasi dan penertiban. Pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima mendapati ada kendala internal yakni keterbatasannya sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja serta Sarana dan Prasarana. Adapun juga terdapat kendala eksternal yang dihadapi antara lain rendahnya kesadaran Pedagang Kaki Lima mengenai peraturan dan kurangnya sosialisasi dari instansi terkait. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati juga telah berusaha memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dengan memberikan pelatihan anggota, melaksanakan sosialisasi dan mengintesifkan koordinasi dengan dinas terkait. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dalam penertiban Pedagang Kaki Lima.
Kata Kunci : Otonomi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Pati

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	24 Jun 2022 03:46
Last Modified:	21 Dec 2022 04:00
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6692

Actions (login required)

View Item