ADITYA, RYAMIZARD HARITZIDANE KASYFI and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2021) MEKANISME PENCATATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PERKAWINAN DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN AKIBAT HUKUMNYA. _026 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perjanjian kawin dapat diadakan dalam ikatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni KUH Perdata yang mengatur perjanjian kawin hanya dapat dicatatkan sebelum perkawinan, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur pencatatan perjanjian kawin dapat dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah ketentuan pencatatan perjanjian kawin yang dapat dicatatkan selama perkawinan, hal tersebut menimbulkan perbedaan pada pembuatan dan pencatatan perjanjian kawin, dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan perjanjian kawin sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, mekanisme pencatatan perjanjian kawin pasca perkawinan dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta akibat hukum dari pencatatan perjanjian kawin tersebut.
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi yakni yuridis empiris. Penelitian ini berspesifikasi deskriptif analistis serta sumber data yang diperoleh dari narasumber yakni Notaris, Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penalaran induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menunjukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada mekanisme perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan dengan adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memerlukan persyaratan pencatatan yang berbeda dengan sebelum dikeluarkannya putusan MK tersebut yakni berupa kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah dicatatkan pada saat perkawinan, Kartu Keluarga, KTP dan akta notaris perjanjian kawin. Pencatatan perjanjian kawin pasca perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum baik pada status harta perkawinan maupun berlakunya perjanjian kawin terhadap pihak ketiga yang terikat pada perjanjian kawin yang telah dicatatkan pasca perkawinan.
Kata Kunci: Mekanisme, Perjanjian Kawin, Perkawinan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	16 Jun 2022 05:19
Last Modified:	22 Dec 2022 02:40
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6498

Actions (login required)

View Item