PRAMESWARI, AGHNIA MAURIZKA and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2021) IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TENTANG PEMILIHAN UMUM. -012 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah memberi putusan atas perkara nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh perludem yang mengajukan permohonan agar pemilu 5 (kotak) yang dilaksanakan pada 2019 dinyatakan inkonstitusional dan meminta agar pemilu serentak dibagi menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam penelitian ini yang berjudul “Implikasi
Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-Xvii/2019 Tentang Pemilihan Umum”, Penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019?; (2) Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan
cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk
kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif. Data dalam penulisan hukum ini dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang dalam putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon karena pemilu serentak 5 kotak yang diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap konstitusional dan masih bisa ditinjau kembali karena masih sesuai dengan sifat keserentakan yang kosntitusional yaitu menyerentakkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak juga dapat menguatkan sistem presidensial karena partai politik dapat lebih sederhana. Implikasi dari putusan tersebut ialah Mahkamah memberikan 6 model keserentakan pemilihan
umum yang dianggap konstitusional dan menyerahkan pemutusan model keserentakan pemilihan umum yang akan dipilih kepada pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang, dalam menentukan model keserentakan pemilu harus mempertimbangkan 5 hal yang telah disampaikan oleh Mahkamah pada pertimbangan hukumnya dan Masyarakat perlu turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan turut memilih dengan benar supaya mengurangi jumlah suara yang tidak sah dan proses berjalannya pemilu sesuai yang diharapkan. Lembaga penyelenggara pemilu juga perlu memperhatikan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan politik, agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
Kata Kunci: Implikasi, Pemilu Serentak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	16 Jun 2022 03:12
Last Modified:	22 Dec 2022 07:45
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6489

Actions (login required)

View Item