PRASETYANTI, NURI FERY and Silviana, Ana and Sukirno, Sukirno (2022) OPTIMALISASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali).-017 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Tanah kas desa merupakan aset desa yang pengelolaannya perlu
dioptimalisasikan agar dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan
masyarakat desa. Tanah kas desa di Desa Keposong terdiri atas tanah kas desa
murni dan tanah bengkok. Tanah bengkok yang semula digunakan sebagai
penghasilan/kompensasi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah dikembalikan
ke desa menjadi tanah kas desa, sehingga wewenang pengelolaannya berada pada
Pemerintah Desa. Dengan dikembalikannya tanah bengkok ke desa, Pemerintah
Desa mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dalam UU No. 6
Tahun 2014 tentang Desa. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)
Bagaimana pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa pasca berlakunya UU No. 6
Tahun 2014 di Desa Keposong, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali?; dan
2) Apa saja problematika yang muncul terhadap pelaksanaan pengelolaan tanah kas
desa pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Keposong, Kecamatan
Tamansari, Kabupaten Boyolali?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan
pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Keposong pasca
berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Keposong, Kecamatan Tamansari,
Kabupaten Boyolali beserta problematika yang muncul dalam pengelolaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data meliputi data primer yang
diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Desa serta masyarakat desa yang
menyewa tanah kas desa dan data sekunder yang diperoleh dari literatur dan
peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemanfaatan tanah kas desa dapat
dilakukan dengan sewa melalui mekanisme lelang. Pengelolaan tanah kas desa
pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 harus dilaksanakan melalui sewa dengan
mekanisme lelang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali No.
28 Tahun 2019. Namun pada praktiknya, pengelolaan tanah kas desa di Desa
Keposong belum semuanya dilaksanakan melalui sewa lelang. Pengelolaan tanah
kas desa murni dilaksanakan melalui sewa dengan cara lelang, sedangkan sewa
tanah bengkok masih dilaksanakan dengan cara biasa (tanpa lelang). Perbedaan
pengelolaan antara kedua jenis tanah kas desa ini menyebabkan munculnya
problematika baik yang bersifat hukum maupun non-hukum.
Dengan demikian, pengelolaan tanah kas desa di Desa Keposong, Kecamatan
Tamansari, Kabupaten Boyolali belum sesuai dengan peraturan perundang�undangan yang berlaku, sehingga hasil pengelolaan tanah kas desa di Desa
Keposong belum optimal untuk meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan
masyarakat desa.
Kata Kunci: Pengelolaan, Tanah Kas Desa, Lelang

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	15 Jun 2022 04:10
Last Modified:	15 Jun 2022 04:10
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/6465

Actions (login required)

View Item