Nabila, Farida Khansa and Santoso, Budi (2020) EKSISTENSI UU DESAIN INDUSTRI NO 31 TAHUN 2000 SEBAGAI SARANA PELINDUNG HUKUM INDUSTRI MEBEL DI KOTA SURAKARTA. Masters thesis, Magister Kenotariatan.
|
Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
HAL DEPAN-COVER-HAL PENGESAHAN.pdf Download (180kB) |
|
|
Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR.pdf Download (112kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (65kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (35kB) |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (41kB) |
Abstract
ABSTRAK
Eksistensi UU Nomor 31 Tahun 2004 Sebagai Sarana Pelindung Hukum Industri Mebel Di Kota Surakarta diharapkan dengan adanya UU Desain Industri menjadi perlindungan yang efektif dari bentuk penjiplakan dan masalah desain industri bukan merupakan masalah yang baru bagi sebagian masyakarat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah industri mebel di Kota Surakarta dapat dilindungi dengan UU No 311 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan faktor yang melatarbelakangi pendesain mebel di Kota Surakarta tidak mendaftarkan hak desain mebelnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan lapangan kemudian di analisis dengan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Industri mebel di Kota Surakarta tidak dapat dilindungi dengan UU Nomor 31 Tahun 2000 karena belum mendaftarkan hak desainnya kepada Ditjen HAKI karena belum memenuhi unsur kebaruannya “novelty” menurut UU Desain Industri dan faktor yang melatarbelakangi pendesain mebel di Kota Surakarta tidak melakukan pendaftaran terhadap kreasi yang dimilikinya disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu faktor pendesain sendiri, faktor aturan hukum dan faktor Lembaga. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini adalah Industri mebel di Kota Surakarta tidak dapat dilindungi dengan UU Nomor 31 Tahun 2000 karena belum mendaftarkan hak desainnya kepada Ditjen HAKI faktor yang belum memenuhi unsur kebaruannya “novelty” sesuai dengan UU Desain Industri dan faktor yang melatarbelakangi pendesain mebel di Kota Surakarta tidak melakukan pendaftaran terhadap kreasi yang dimilikinya disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu faktor pendesain sendiri, faktor aturan hukum dan faktor Lembaga. Saran dalam penelitian ini hendaknya para pendesain mebel di Kota Surakarta yang belum mengumumkan hasil desainnya berupaya untuk mendaftarkan hak desainnya agar dapat perlindungan hukum
Kata Kunci : eksistensi, perlindungan hukum, desain industri
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Divisions: | Faculty of Law > Master Program in Notary |
| Depositing User: | Magister Kenotariatan |
| Date Deposited: | 10 Nov 2026 06:57 |
| Last Modified: | 10 Nov 2026 06:57 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64289 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
