RYNALDO, RYNALDO and Soponyono, Eko and Baskoro, Bambang Dwi (2016) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. _006 PDN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RYNALDO - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB)
	Text RYNALDO - abstrak.pdf Download (285kB)
	Text RYNALDO - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text RYNALDO - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text RYNALDO - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text RYNALDO - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text RYNALDO - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text RYNALDO - dapus.pdf Download (359kB)

Abstract

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian karena terjadi dalam lingkup rumah tangga atau keluarga yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya.Kekerasan yang terjadi di masyarakat, termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga disebabkan karena adanya relasi gender yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam keluarga atau rumah tangga. KDRT merupakan suatu permasalahan yang sulit diungkap karena terjadi dalam ranah yang privat atau pribadi. Pelaku dan korban juga cenderung menutupi kekerasan yang terjadi karena beranggapan bahwa masalah KDRT merupakan aib atau rahasia keluarga.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa kebijakan hukum pidana saat ini dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, tindak-tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga pengaturannya bersifat umum dan tidak dikelompokkan dalam kelompok tindak pidana sendiri. Tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan penganiayaan. Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai penganiayaan tidak merujuk kepada aktivitas perbuatan tertentu yang dikategorikan sebagai penganiayaan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam KUHP, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan penanggulangan tindak pidana KDRT, yaitu keterangan seorang saksi korban sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah apabila ditambah dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, adanya pidana tambahan yang bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan terdapat mekanisme perlindungan bagi korban. Kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang dalam penanggulangan tindak pidana KDRT dapat dikaji dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang memperluas bentuk-bentuk KDRT yaitu tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi. Di dalam RUU KUHP, terdapat rumusan pengertian kekerasan dan kriteria dari luka berat yang dapat memberikan pemahaman dalam mengidentifikasi tindak pidana KDRT. Dalam kajian perbandingan hukum dengan negara lain, dapat diketahui bahwa beberapa negara mengatur masalah KDRT dalam UU tersendiri, seperti Malaysia yang memberlakukan Akta Keganasan Rumah Tangga Tahun 2004, Filipina yang memberlakukan Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 dan Kanada pada Provinsi Manitoba yang memberlakukan Domestic Violence and Stalking Act.
Kata kunci : Kebijakan hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga

Actions (login required)

View Item