Search for collections on Undip Repository

REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN). _004 PDN 2016

Tulus, Richard and Soponyono, Eko and Mulasari, Laila (2016) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI (STUDI KASUS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN PANGAN). _004 PDN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Richard Tulus - cover.pdf] Text
Richard Tulus - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (484kB)
[thumbnail of Richard Tulus - abstrak.pdf] Text
Richard Tulus - abstrak.pdf

Download (241kB)
[thumbnail of Richard Tulus - bab 1.pdf] Text
Richard Tulus - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (284kB)
[thumbnail of Richard Tulus - bab 2.pdf] Text
Richard Tulus - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (388kB)
[thumbnail of Richard Tulus - bab 3.pdf] Text
Richard Tulus - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (271kB)
[thumbnail of Richard Tulus - bab 4.pdf] Text
Richard Tulus - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (677kB)
[thumbnail of Richard Tulus - bab 5.pdf] Text
Richard Tulus - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (247kB)
[thumbnail of Richard Tulus - dapus.pdf] Text
Richard Tulus - dapus.pdf

Download (259kB)

Abstract

Maraknya tindak pidana di bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penimbunan pangan menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Hal yang demikian menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang pangan dan perdagangan). Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan menetapkan kebijakan hukum pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan yang saat ini berlaku (ius constituendum) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan atau dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang (Ius Constitutum). Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan saat ini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Perlu dicermati bahwa tahap penetapan pidana dalam UU Pangan dan UU Perdagangan mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana. Hal tersebut disebabkan karena banyak ditemukan kelemahan ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layak dinyatakan bahwa ketentuan pidana guna menanggulangi tindak pidana penimbunan pangan dalam UU Pangan dan UU Perdagangan hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap. Kebijakan hukum pidana dalam ranah ius constituendum diformulasikan dengan mendasarkan pada Konsep KUHP 2014 dan kajian perbandingan negara lain terhadap tindak pidana penimbunan pangan, sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana.
Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Penimbunan Pangan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Rekonstruksi, Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Ekonomi, Tindak Pidana Penimbunan Pangan
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 10 Nov 2026 06:33
Last Modified: 10 Nov 2026 06:33
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64285

Actions (login required)

View Item View Item