Adila, Nadia Yurisa and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sukinta, Sukinta (2016) IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. _003 PDN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadia Yurisa Adila - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - abstrak.pdf Download (245kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Nadia Yurisa Adila - dapus.pdf Download (261kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan tersebut praktik permohonan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana yang semula dibatasi hanya sekali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dengan ditemukannya keadaan baru/novum yang belum diajukan pada peninjauan kembali sebelumnya. Dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. SEMA tersebut mempertegas bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tetap dilakukan 1 (satu) kali. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dan SEMA tersebut menciptakan peraturan ganda dalam hal peninjauan kembali, sehingga menimbulkan disharmoni hukum yang berdampak pada pertentangan keadilan dan kepastian hukum serta pada Pengadilan Negeri dalam menyikapi permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali.
Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok masalah yaitu, bagaimana praktik upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan praktik permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif (legal research) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen seperti perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, Surat Edaran Mahkamah Agung, literatur atau bahan pustaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data kemudian penulis menggambarkan dan menguraikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dan dikaitkan dengan teori hukum, sehingga memberikan penjelasan mengenai praktik upaya hukum peninjauan kembali setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu kesimpulan bahwa praktik permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memutus demikian, pada praktik permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari sekali tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena Hakim Agung/Pengadilan Negeri tetap berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang membatasi permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana diajukan 1 (satu) kali saja.
Kata kunci : peninjauan kembali dalam perkara pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi, SEMA.

Actions (login required)

View Item