BETHESDA, ELISABETH and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Sukinta, Sukinta (2016) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.). _002 PDN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ELISABETH BETHESDA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - abstrak.pdf Download (274kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text ELISABETH BETHESDA - dapus.pdf Download (245kB)

Abstract

Penetapan tersangka dalam tindak pidana umum ataupun tindak pidana korupsi tidak dapat diajukan permohonan Praperadilan karena penetapan Tersangka bukan merupakan obyek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun penetapan tersangka oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tindak pidana korupsi telah diajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum ataupun alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam putusan Praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan penelitian pada studi kepustakaan dan pendapat para ahli atau pakar hukum pidana sebagai referensi.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Praperadilan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, maka dikemukakan pertimbangan-pertimbangan Hakim Praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan dan Lembaga Praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Kata kunci : KPK, Penetapan Tersangka, Praperadilan.

Actions (login required)

View Item