Search for collections on Undip Repository

IMPLEMENTASI PERATURAN TERKAIT DENGAN KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNGARAN

Rizky, Ellisa and Sa'adah, Nabitatus (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN TERKAIT DENGAN KODE ETIK PELAYAN PUBLIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL UNGARAN. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN] Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
cover.pdf

Download (468kB)
[thumbnail of SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR] Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR)
PERNYATAAN-PENGANTAR.pdf

Download (163kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (186kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI] Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (91kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
BAB I..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (599kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
BAB II..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (539kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
BAB III..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (299kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf

Download (376kB)

Abstract

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, atau pelayanan publik yang buruk selalu menjadi mimpi buruk bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayaanan publik. Pelayanan publik yang kurang baik atau buruk akan memberikan dampak
yang luas. Salah satu dampak tersebut adalah pada tata kelola pemerintahan akan menjadi tidak layak atau tidak baik. Guna menjamin pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayan publik, diperlukan kode etik penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengkaji kebijakan pelayanan publik di Kantor Badan Pertanahan Ungaran, mengetahui dan memahami serta mengkaji implementasi dari Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang telah dijalankan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Ungaran, serta menganalisis permasalahan atau kendala yang terjadi dalam upaya penerapan peraturan tersebut berserta
solusinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan bahwa kebijakan yang terkait kode etik di Badan Pertanahan Kabupaten Semarang (Ungaran) yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Pubil dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dimana Badan Pertanahan Nasionak Kabupaten Semarang (Ungaran) telah melaksanakan sesuai standar prosedur, namun ada hal- hal yang perlu diperbaiki karena dapat menjadikan hambatan dalam pelakasanaan kode etik tersebut seperti perbedaan persepsi antara pemberi dan pengguna layanan publik, tarif dan standar waktu pelayanan publik. Saran yang diberikan penulis berdasarkan penelitian ini adalah untuk
pelayan dan penyelenggara publik untuk terus konsisten berpedoman dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 8 tahun 2011, meminimalis perbedaan persepsi, menambah sumber daya manusia, dan lebih
aktif dalam melakukan assesment pelayanan publik melalui survey kepuasan kepada semua pengguna layanan untuk mendapatkan feedback (umpan balik) demi terselenggaranya pelayanan publik yang profesional untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Kata kunci ; kode etik, pelayanan publik

Item Type: Thesis (Masters)
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Magister Kenotariatan
Date Deposited: 10 Nov 2026 02:20
Last Modified: 10 Nov 2026 02:20
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64256

Actions (login required)

View Item View Item