Search for collections on Undip Repository

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR JIKA PERMOHONAN PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KREDITOR (STUDI DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM)

Putri, Elisabeth Laksmi Hapsoro and Badriyah, Siti Malikhatun (2020) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR JIKA PERMOHONAN PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KREDITOR (STUDI DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM). Masters thesis, Magister Kenotariatan.

[thumbnail of HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN] Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN)
1.pdf

Download (117kB)
[thumbnail of ABSTRAK] Text (ABSTRAK)
2.pdf

Download (36kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI] Text (DAFTAR ISI)
3.pdf

Download (95kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (300kB)
[thumbnail of BAB II] Text (BAB II)
5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (316kB)
[thumbnail of BAB III] Text (BAB III)
7.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (732kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
8.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (82kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9.pdf

Download (127kB)

Abstract

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR JIKA PERMOHONAN PENCORETAN JAMINAN FIDUSIA TIDAK DILAKSANAKAN
OLEH KREDITOR (STUDI DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM)

Perekonomian yang terjadi di Indonesia membuat kebutuhan manusia meningkat sehingga menyebabkan lembaga keuangan bersedia memerikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Salah satu lembaga jaminan yang menjadi pilihan para pihak dalam menjamin perjanjian yang dibuat adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System), maka pendaftaran jaminan fidusia sudah tidak lagi dilaksanakan secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia. Setelah hapus maka diwajibkan dilakukan permohonan pencoretan. Belum adanya sanksi yang melindungi debitor dari hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana implikasi yuridis dan perlindungan hukum bagi debitor yang objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan mengetahui dan implikasi yuridis terhadap debitor pemberi fidusia karena tidak dilakukannya permohonan pencoretan jaminan fidusia dan menganalisa peraturan perlindungan hukum kedepan bagi debitor pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia menganalisa peraturan perlindungan hukum kedepan bagi debitor pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun objek jaminannya tidak dilakukan permohonan pencoretan jaminan fidusia oleh kreditor penerima fidusia. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat pendaftaran fidusia jauh lebih tinggi dibandingkan pencoretannya berdasarkan data dari kementerian hukum dan ham. Jaminan fidusia sudah hapus karena 3 hal dalam pasal 25 ayat (1) tetapi kedudukan status objeknya masih milik kreditor karena belum permohonan pencoretan, dapat menyebabkan akibat hukum debitor tidak bisa menjaminkan lagi, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 PP 21 tahun 2015. Belum adanya perlindungan hukum dan sanksi bagi debitor, maka baiknya diberikan kemudahan debitor melakukan permohonan pencoretan dan memperketat pengawasan pencoretan.

Kata Kunci :Perjanjian ,Jaminan Fidusia, Pencoretan, Perlindungan Hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Magister Kenotariatan
Date Deposited: 10 Nov 2026 02:11
Last Modified: 10 Nov 2026 02:11
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64253

Actions (login required)

View Item View Item