ANGGARA, WISNU PURBA and Soemarmi, Amiek and Saraswati, Retno (2016) TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. _106 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WISNU PURBA ANGGARA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - abstrak.pdf Download (599kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - dapus.pdf Download (567kB)
	Text WISNU PURBA ANGGARA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengawasan perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan perikanan meliputi kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pembenihan, distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, dan ikan hasil rekayasa genetik.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tugas dan wewenang pengawas perikanan Provinsi Jawa Tengah menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang timbul dalam tugas dan wewenang pengawas perikanan Provinsi Jawa Tengah.
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Data-data yang objektif didapat melalui studi kepustakaan dan hasil penelitian. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.
Hasil penelitian yang diperoleh : Pengawas Perikanan di Provinsi Jawa Tengah bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud meliputi : kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pembenihan & distribusi keluar masuk ikan, mutu hasil perikanan, distribusi keluar masuk obat ikan, konservasi, pencemaran akibat perbuatan manusia, plasma nutfah, penelitian dan pengembangan perikanan, ikan hasil rekayasa genetik. Selain mempunyai tugas, pengawas perikanan juga mempunyai beberapa wewenang yang ketentuannya sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas perikanan di Provinsi Jawa Tengah ditemukan hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja para pengawas perikanan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain : Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengawasan di Jawa Tengah; Kurangnya sarana dalam menjalankan pengawasan; dan Jumlah penyidik perikanan yang terbatas.
Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah dengan melakukan : Pengajuan permohonan penambahan jumlah pengawas perikanan kepada Gubernur Jawa Tengah; membangun tambahan kapal pengawas perikanan baru; dan mengikutkan / menugaskan Pengawas Perikanan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengawas Perikanan (BIMTEK).
Kata Kunci : Pengawas Perikanan, Provinsi Jawa Tengah, Undang-Undang Perikanan

Actions (login required)

View Item