Nurkharisma, Dina and Santoso, Budi (2020) PERAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PADA PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN TEGAL. Masters thesis, Magister Kenotariatan.

	Text (HALAMAN JUDUL – PENGESAHAN) 1. halaman depan - pengesahan.pdf Download (53kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN – KATA PENGANTAR) 2. surat pernyataan - kata pengantar.pdf Download (94kB)
	Text (ABSTRAK) 3. abstrak indonesia - inggris.pdf Download (49kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. daftar isi.pdf Download (58kB)
	Text (BAB I) 5. bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text (BAB II) 6. bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text (BAB III) 7. bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (479kB)
	Text 8. bab 4.pdf Download (50kB)
	Text 10. lampiran.pdf Download (537kB)
	Text 9. daftar pustaka.pdf Download (55kB)
	Text (BAB IV) 8. bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (50kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. daftar pustaka.pdf Download (55kB)
	Text (LAMPIRAN) 10. lampiran.pdf Download (537kB)

Abstract

ABSTRAK

Kabupaten Tegal memiliki banyak sentra industri yang berpotensi menjadi produk unggulan masyarakat. Produk-produk unggulan tersebut masih ada yang mereknya belum didaftarkan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut didaftarkan, artinya untuk memperoleh perlindungan maka merek harus didaftarkan.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal, dan permasalahan yang dihadapi oleh
pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis
empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal adalah dengan melakukan fasilitasi pendaftaran merek. Fasilitasi tersebut berupa penyediaan dana dan sosialisasi untuk pendaftaran merek. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek
dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal yaitubelum adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan HKI termasuk merek bagi produk-produk yang ada di Kabupaten
Tegal, pandangan yang menganggap bahwa tidak pentingnya perlindungan pada merek menurut masyarakat, hal tersebut mengakibatkan para pelaku usaha tidak mendaftarkan mereknya, dan jangka waktu permohonan pendaftaran merek
sampai dengan terbitnya sertifikat hak merek terlalu lama. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Tegal terhadap perlindungan merek dagang pada produk unggulan daerah Kabupaten Tegal belum optimal, karena belum ada peraturan daerah yang mengaturnya, serta
kesadaran masyarakat terhadap pemilikan merek terdaftar masih rendah dan dalam proses pendaftaran merek memakan waktu yang lama. Saran dari penulis adalah dibentuknya peraturan daerah ataupun peraturan bupati yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek bagi produk-produk yang ada di Kabupaten Tegal, dilakukan penyuluhan yang lebih mendalam dan tepat sasaran pada masyarakat, lebih sering melakukan koordinasi dengan pemohon merek, Klinik HKI, dan Ditjen HKI.

Kata kunci : peran, pemerintah daerah, perlindungan merek, produk unggulan

Actions (login required)

View Item