Search for collections on Undip Repository

HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK : Urgensi BPK RI dalam Meningkatkan Akuntabilias Keuangan Negara. _020 HTN 2016

ZAIN, ROHMAT and Juliani, Henny and Adiyanta, FC. Susila (2016) HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK : Urgensi BPK RI dalam Meningkatkan Akuntabilias Keuangan Negara. _020 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of ROHMAT ZAIN - cover.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (855kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - abstrak.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - abstrak.pdf

Download (714kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - bab 1.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (738kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - bab 2.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (850kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - bab 3.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (744kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - bab 4.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - bab 5.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (721kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - dapus.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - dapus.pdf

Download (769kB)
[thumbnail of ROHMAT ZAIN - lampiran.pdf] Text
ROHMAT ZAIN - lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (870kB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada konstitusi negara sebagai dasar hukum. Konstitusi negara berisi kesepakatan rakyat akan ideologi negara, cita – cita dan tujuan negara. Untuk mewujudkan cita – cita dan tujuan negara dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, namun dengan adanya kecenderungan praktek korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara akan menghambat terwujudnya cita – cita dan tujuan negara. Hal ini terjadi karena kurangnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang diamanatkan konstitusi memiliki urgensinya dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara tersebut. Dengan demikian, sejauh mana peran dan fungsi serta upaya yang dilakukan BPK dan hambatan yang dihadapinya akan secara signifikan mempengaruhi peningkatan akuntabilitas kuangan negara.
Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan tujuan untuk mengetahui peran dan fungsi BPK serta upaya yang dilakukan maupun hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BPK memiliki peran dan fungsi dalam menilai dan meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, melalui pengawasan yang berupa pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Upaya BPK dilakukan dengan menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, melalui upaya secara yuridis dan non yuridis. Upaya BPK ini pun mengalami hambatan baik secara yuridis maupun non yuridis. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan – perbaikan peraturan perundang – undangan yang bersinggungan dengan ruang lingkup kewenangan BPK serta peningkatan reformasi birokrasi dalam kelembagaan BPK.
Kata Kunci : Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Akuntabilitas, Keuangan Negara.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Akuntabilitas, Keuangan Negara
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 09 Nov 2026 07:21
Last Modified: 09 Nov 2026 07:21
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/64223

Actions (login required)

View Item View Item