MARIYANAH, ULFA and Sularto, RB. Sularto and Purwoto, Purwoto (2013) KEBIJAKAN APLIKASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ULFA MARIYANAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text ULFA MARIYANAH_ABSTAK.pdf Download (22kB)
	Text ULFA MARIYANAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text ULFA MARIYANAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text ULFA MARIYANAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text ULFA MARIYANAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text ULFA MARIYANAH_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (24kB)
	Text ULFA MARIYANAH_DAFPUS.pdf Download (23kB)

Abstract

Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahatan terhadap harta benda orang. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi. Salah satu kejahatan penipuan yang berkembang yaitu penipuan dengan modus penggandaan uang. Penipuan dengan modus penggandaan uang menyebabkan manusia masih percaya dan menyalahgunakan hal-hal gaib, sedangkan zaman sekarang ini adalah zaman modernisasi yaitu masyarakat modern yang menggunakan teknologi, ilmu pengetahuan dan rasionalitas.
Pembahasan kebijakan aplikasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang adalah pertimbangan Hakim dalam hal perbuatan dan dan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana penipuan serta pertimbangan Hakim dalam hal pidana pada tindak pidana penipuan.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.
Pengaturan tentang tindak pidana penipuan telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 sampai pasal 395 BUKU II BAB XXV. Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan dalam arti sempit dan pasal-pasal lainnya mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas yang mempunyai nama-nama sendiri secara khusus. Kasus penipuan saat ini semakin berkembang dan semakin sering terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur dalam KUHP, contohnya penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Ahmad Muntoha. Dalam KUHP pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarnya, Karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup diaturnya suatu perbuatan dalam Undang-Undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan Undang-Undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan.
Kata kunci : kebijakan Aplikasi hukum pidana, penipuan

Actions (login required)

View Item