Sasmita, Stefanus Tirta Surya and Astuti, A.M. Endah Sri and Juliani, Henny (2013) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMBANGUNAN GEDUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (16kB)
	Text Stefanus Tirta Surya Sasmita_DAFPUS.pdf Download (14kB)

Abstract

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang Bangunan Gedung yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah ini mengatur kegiatan pemanfaatan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam izin mendirikan bangunan gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah Kota Semarang diberi kewenangan untuk melaksanakannya, termasuk dalam hal penegakan hukum mengenai Ijin Mendirikan Bangunan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penerapan hukum pidana selama ini dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana perundang-undangan yang akan datang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan dengan. spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer yang didapat melalui wawancara. Analisa data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.
Hasil penelitian yang diperoleh : kebijakan penerapan hukum pidana selama ini dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung ternyata sanksi pidana yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah mengacu pada kewenangan Pemda berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2004, namun secara keseluruhan, belum ada kriteria yang jelas, tepat dan responsif yang mengandung unsur filosofis, sosiologis dan yuridis dalam perumusan ketentuan pidana. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, yaitu ketentuan Pidana harus secara tegas menyebutkan subyek hukum yang dituju, perlu adanya kejelasan dalam menentukan kualifikasi delik alternatif atau kumulatif atau alternatif kumulatif dalam ketentuan pidana, perumusan jumlah atau banyaknya masa hukuman, dicantumkannya batas atas dan batas bawah dalam perumusan ancaman hukuman kurungan, perlu adanya ketentuan hukuman percobaan
Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung

Actions (login required)

View Item