NUGROHO, SEPTIAN DWI and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Soponyono, Eko (2013) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MASALAH PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text SEPTIAN DWI NUGROHO_DAFPUS.pdf Download (22kB)

Abstract

Masalah tindak pidana lingkungan khususnya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi merupakan masalah yang cukup rumit untuk ditanggulangi terutama menyangkut pertanggungjawaban pelaku. Terkait pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder, terutama bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder putusan Hoge Raad di Belanda dan The Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), The Clean Air Act (CAA) dan The Federal Water Pollution Control Act (FWPCA) di Amerika Serikat.
Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh. Pertama, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup diatur secara khusus (lex specialis) dan tidak diatur di dalam KUH Pidana secara umum, pengaturan lex specialis tersebut dimaksudkan karena masalah lingkungan hidup menyangkut kepentingan umum. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal lingkungan hidup memungkinkan ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman, yaitu: (1) korporasi itu sendiri; (2) orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; (3) pengurus atau pimpinan korporasi.
Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia harus banyak melakukan perubahan dengan mengacu pada kepentingan umum. RUU KUHP diharapkan dapat segera berlaku sebagai kebijakan hukum normatif di Indonesia, sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan korporasi yang ada.
Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Lingkungan Hidup

Actions (login required)

View Item