ZEN, NILWAN WIZE ANANDA and Hananto, Untung Dwi and Diamantina, Amalia (2016) JAMINAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN’S CONSTITUTIONAL RIGHT) DENGAN IMPLEMENTASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN PADA PELAKSANAAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI KOREA SELATAN). _016 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - abstrak.pdf Download (712kB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (915kB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - dapus.pdf Download (790kB)
	Text NILWAN WIZE ANANDA ZEN - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (990kB)

Abstract

Fakta memperlihatkan bahwa mekanisme constitutional complaint telah banyak diterapkan di berbagai negara yang ditujukan untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya, seperti Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat dan sebagainya.Pemikiran dibentuknya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi RI adalah agar dapat menyelenggarakan pengujian konstitusional serta menjamin hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional merupakan bagian dari hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga adalah hal yang inkonstitusional jika karena kelalaiannya pejabat publik ataupun lembaga negara dalam melakukan tindakan nya melanggar hak-hak konstitusional warga negara tersebut. Constitutional complaint (Pengaduan Konstitusional) merupakan bentuk pengujian konstitusionalitas (atau kelalaian) perbuatan pejabat publik yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara kepada pengadilan tata negara. Masalah yang terjadi saat ini adalah belum adanya mekanisme untuk melakukan constitutional complaint terhadap upaya hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara tersebut.
Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini, pertama:Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara di Indonesia saat ini. Kedua : Bagaimana prospek pengaturan constitutional complaint di Indonesia dengan mengacu pada pelaksanaan constitutional complaint di Korea Selatan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang bersifat kualitatif (tidak berupa angka) atau data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan kemudian menganalisis permasalahan yang ada. Obyek atau permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah kedudukan Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga yang berfungsi menjamin hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sebagai perbandingan dalam pelaksanaan constitutional complaint di negara Korea Selatan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa constitutional complaint dapat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi RI agar negara dapat melindungi hak konstitusional warga negaranya(The protector of citizen’s constitutional rights), melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945, dan apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka dapat diwujudkan melalui, pertama: melalui proses legislative interpretation, kedua : melalui judicial interpretation. Perlu diperhatikan bahwa upaya constitutional complaint merupakan upaya terakhir setelah upaya hukum yang tersedia sudah dijalankan atau bisa juga pemohon dalam exhausted of justice (upaya-upaya hukum yang tersedia telah habis).
Kata Kunci : Constitutional Complaint, Legislative Interpretation, Judicial Interpretation, Hak Konstitusional.

Actions (login required)

View Item