SIAHAAN, RICARDO and Soponyono, Eko and Purwoto, Purwoto (2013) KEBIJAKAN APLIKASI ASAS RETROAKTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RICARDO SIAHAAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_ABSTRAK.pdf Download (310kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (626kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text RICARDO SIAHAAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (790kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text RICARDO SIAHAAN_DAFPUS.pdf Download (311kB)

Abstract

Asas retroaktif merupakan penyimpangan asas legalitas “principle of legality”. Sekalipun menyimpang, asas legalitas melarang ketentuan berlaku surutnya suatu perundang undangan yang dimana diterapkan oleh negara negara yang menggunakan hukum pidana sebagai dasar dalam menanggulangi kejahatan. Namun, dalam pemberlakuannya asas retroaktif mengandung prinsip keadilan yang berlaku baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada korban tindak pidana yang dimana sebagai penyeimbang atas asas legalitas yang berpatokan kepada kepastian hukum dan rasa keadilan untuk semuanya.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kebijakan aplikasi asas retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme saat ini di dan bagaimana kebijakan penerapan asas retroaktif dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di masa yang akan datang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif yaitu meneliti data sekunder dari perpustakaan dan melalui kajian melalui peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnnya yang relevan dengan penelitian ini.
Pemberlakuan asas retroaktif dalam hukum pidana Indonesia adalah terbatas. Dalam penegakannya terorisme termasuk kedalam kriteria pemberlakuan asas retroaktif yakni kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya. Sebagai kejahatan yang termasuk dalam kategori “extraordinary crime “, tindak pidana terorisme membutuhkan tindakan yang luar biasa dalam mengatasinya yakni salah satunya dengan menggunakan asas retroaktif dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pembuat dan kepentingan masyarakat (kolektif).
Kata kunci : Kebijakan Aplikasi asas retroakif, Tindak Pidana terorisme dan Asas legalitas

Actions (login required)

View Item