BUNGAMAYANG, ADAM MULYA and Asy'ari, Hasyim and Hardjanto, Untung Sri (2016) WEWENANG PEMERINTAH DALAM MENGAJUKAN USULAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. _015 HTN 2016. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (905kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - abstrak.pdf Download (560kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ADAM MULYA BUNGAMAYANG - dapus.pdf Download (639kB)

Abstract

Penelitian ini tentang wewenang pemerintah dalam mengajukan usulan pembubaran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan penelitian ini bertujuan untuk pertama menggambarkan dan menganalisis partai politik sebagai pilar demokrasi yang dapat dibubarkan, kedua menggambarkan dan menganalisis mekanisme pembubaran partai politik yang di usulkan oleh pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan yang terjadi. Data-data diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hak asasi manusia yaitu kebebasan berserikat (freedom of association) di Indonesia adalah dengan adanya keberadaan partai politik, dan negara telah mengakomodir melalui UUD NRI 1945, meskipun partai politik merupakan bentuk nyata kebebasan berserikat yang diakui oleh negara, namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, partai politik dapat dibubarkan oleh mahkamah konstitusi dengan usulan pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, partai politik dapat dibubarkan apabila: partai politik Menganut, mengembangkan, serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; ideologi, asas, tujuan, program, kegiatan partai politik dan akibat dari kegiatan tersebut yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dengan proses pembubaran yang diajukan oleh pemerintah baik Jaksa Agung dan/atau Menteri Hukum dan HAM yang ditugasi Presiden kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pembubaran partai politik yang akan dilakukan pembatalan status badan hukum partai politik oleh pemerintah apabila Mahkamah Konstitusi telah memutus bubar partai politik. Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki kewenangan mengenai pendirian badan hukum partai politik ataupun data mengenai badan hukum partai politik, maka pemerintah pula yang dapat membatalkan status badan hukum partai politik setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : Partai Politik, Pembubaran, Pemerintah, Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item