Arisetya, Rezha Widhy and Pujiyono, Pujiyono and Sularto, RB. Sularto (2013) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PREMANISME DI KOTA SEMARANG. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rezha Widhy Arisetya_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_ABSTRAK.pdf Download (38kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (53kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text Rezha Widhy Arisetya_DAFPUS.pdf Download (47kB)

Abstract

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memunculkan beragam jenis kejahatan. Salah satu kejahatan dimensi baru yang belum diatur di dalam perundang-Undangan hukum positif kita adalah “ kejahatan premanisme” atau yang lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan”atau “street crime”.
Kejahatan premanisme belum dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan jalanan karena belum diatur di dalam hukum pidana nasional dan Peraturan Daerah. Meskipun belum diatur, namun ada beberapa ketentuan yang dapat diterapkan dalam menghadapi gejala kejahatan premanisme.
Kota Semarang merupakan kota yang sering terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan jalanan atau premanisme. Berdasarkan hasil penelitian, dalam kurun waktu 2012, terjadi 2.968 kasus Jumlah Tindak Pidana (JTP) yang masuk di dalam Polrestabes Kota Semarang. Di antaranya, tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme di dalam KUHP adalah Pasal 160, pasal 161, Pasal 162, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 170, Pasal 172, pasal 503, Pasal 351, Pasal 354, Pasal 365, pasal 368, Pasal 492 KUHP.
Studi ini menggunakan pendekatan “yuridis-empiris”. Tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan ini ialah kebijakan kriminal yaitu integralitas kebijakan antara upaya penanggulangan premanisme dengan sarana penal dan non penal dalam menghadapi kejahatan jalanan. Sifat penelitian adalah deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan rincian data tentang premanisme beserta keadaan dan gejala lainnya dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, dan menganalisis. Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Kota Semarang, dengan menggunakan teknik wawancara dengan Kasubnit IDIK II Satreskrim Polrestabes Semarang.
Belum diaturnya Peraturan Daerah (PERDA) Semarang, menyebabkan belum adanya tindakan hukum dalam menanggulangi premanisme di Semarang. Pemerintah Kota hanya menggunakan Perda Nomor 4 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 yang masih belum mengakomodir secara efisien dalam penanggulangan premanisme di Kota Semarang.
Untuk menanggulangi masalah premanisme perlu segera ditempuh langkah strategi kebijakan dengan cara melakukan kriminalisasi sebagai wujud pencegahan kejahatan. Pembuatan prodak hukum berupa Perda harus dilakukan, agar di masa yang akan datang, terdapat payung hukum dalam rangka penertiban para preman dan pelaku kejahatan lainnya. Pentingnya ditempuh langkah kebijakan formulasi dalam rangka menempatkan tindak pidana kejahatan jalanan sebagai delik sendiri dan ditempatkan di dalam konsep rancangan KUHP (2012), sehingga terciptalah tujuan dari kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat(social defence) dan kesejahteraan sosial (social welfare).
Kata kunci : Kejahatan Premanisme, Kebijakan Kriminal, Penanggulangan

Actions (login required)

View Item