FERDYAN, OKY and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2013) FUNGSI DAN KEDUDUKAN PENGADILAN TIPIKOR DI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAN KORUPSI. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text OKY FERDYAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text OKY FERDYAN_ABSTRAK.pdf Download (46kB)
	Text OKY FERDYAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text OKY FERDYAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text OKY FERDYAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text OKY FERDYAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text OKY FERDYAN_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (56kB)
	Text OKY FERDYAN_DAFPUS.pdf Download (52kB)

Abstract

Korupsi di Indonesia bagaikan “virus flu” yang menyebar keseluruh tubuh (pemerintahan), sehingga langkah-langkah pemberantasannyapun masih tersendat-sendat, dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana korupsi ini, korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, tetapi harus dituntut dengan cara-cara yang luar biasa pula (extra-ordinary enforcemement). Cara-cara luar biasa tersebut diwujudkan dengan membentuk Pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan implementasi dari Pasal 53 Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian lebih lanjut pengaturan tentang Pengadilan Tipikor ini dirumuskan ke dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan ini, maka pengadilan tipikor merupakan lembaga khusus yang memiliki fungsi dan kedudukan di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Dengan rumusan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
Permasalahan yang diambil adalah pertama, bagaimana fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, kedua adalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, ketiga adalah kendala apa saja yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan menggunakan spesifikasi penelitian kualitatif.
Fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor terdapat di dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, yaitu Pasal 2, 3 dan 4 mengatur tentang kedudukan pengadilan tipikor, Pasal 5, 6, dan 7 mengatur tentang fungsi pengadilan tipikor. Pengadilan tipikor muncul sebelum adanya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan sebelum adanya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, yang mana pengaturannya terdapat di dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Hakim merupakan pelaku utama dalam mewujudkan dan menjalankan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor. Upaya yang dilakukan oleh pengadilan tipikor di dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi pengadilan tipikor dengan meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan penyaringan terhadap calon hakim adhoc yang kemudian dengan menambahkan hakim ad hoc semarang agar pemeriksaan dan penyelenggaraan fungsi dan kedudukan pengadilan tipikor di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan semestinya seperti yang diharapkan dan berdasarkan amanat oleh Undang-Undang yang berlaku.
Kata Kunci : Pengadilan Tipikor, Tindak Pidana Korupsi.

Actions (login required)

View Item