RUMONDANG M, NIKE and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Pujiyono, Pujiyono (2013) ANALISIS YURIDIS SISTEM PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NIKE RUMONDANG M_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (519kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_ABSTRAK.pdf Download (282kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (660kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text NIKE RUMONDANG M_DAFPUS.pdf Download (497kB)

Abstract

Kegiatan pencucian uang sangat erat kaitannya dengan korporasi, bahkan korporasi dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Atas dasar itu, penulis menyusun skripsi dengan judul Analisis Yuridis Sistem Pemidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dan apa saja kelemahan sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana sistem pemidanaan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah suatu telaah deskriptif analitis. Melalui studi kepustakaan, penulis memperoleh data berdasarkan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pertanggungjawaban korporasi dibebankan kepada korporasi, Personil Pengendali Korporasi atau keduanya. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda serta terdapat beberapa pidana tambahan yang berbeda dengan pidana tambahan dalam KUHP. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang korporasi mengatur juga cara pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar.
Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain ; tidak adanya kualifikasi delik, tidak ditentukan kapan personil pengendali korporasi melakukan tindak pidana, kapan korporasi dipertanggungjawabkan, perumusan sanksi pidana yang bersifat imperatif, tidak adanya ketentuan mengenai lamanya pidana tambahan berupa penutupan sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha, serta tidak adanya ketentuan mengenai cara pelaksanaan pidana.
Kata kunci : Sistem Pemidanaan, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

Actions (login required)

View Item