Firmansya, M. Evans and Pujiyono, Pujiyono and Poernomo, Dwi (2013) SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENEGAKAN TIDAK PIDANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. Evans Firmansyah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)
	Text M. Evans Firmansyah_ABSTRAK.pdf Download (402kB)
	Text M. Evans Firmansyah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text M. Evans Firmansyah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text M. Evans Firmansyah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text M. Evans Firmansyah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (526kB)
	Text M. Evans Firmansyah_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text M. Evans Firmansyah_DAFPUS.pdf Download (251kB)

Abstract

Kebebasan untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya negara harus menjamin hak tersebut dengan membuka ruang yang luas bagi terciptanya keterbukaan informasi bagi setiap warga negaranya. Pengundangan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Republik Indonesia. Sanksi pidana merupakan salah satu perangkat untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun demikian penggunaan sanksi pidana harus dilakukan secara selektif mengingat efektifitas suatu aturan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan ancaman pidana semata yang berimplikasi pada pengurangan kemerdekaan seseorang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk diteliti mengenai sistem pemidanaan dalam penegakan tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini berusaha menginventarisasikan pengaturan hukum pidana di Indonesia mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik, menjelaskan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana keterbukaan informasi publik dengan menganalisa fungsionalisasi hukum pidana di dalam pemberantasan tindak pidana keterbukaan informasi publik dan menjelaskan penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana keterbukaan informasi publik dengan mempelajari pasal-pasal peraturan perundang-undangan.
Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dirumuskan bentuk-bentuk perbuatan yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi pidana. Subyek hukum tindak pidana keterbukaan informasi publik diatur dalam Pasal 51, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55, dirumuskan dengan menggunakan kata “orang”. Penggunaan kata “orang” menunjukkan bahwa subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut adalah bisa orang perseorangan, bisa kelompok orang, bisa badan hukum, atau bisa juga badan publik. Sedangkan subyek hukum tindak pidana keterbukaan informasi publik Pasal 52 dirumuskan dengan menggunakan kata “Badan Publik”. Badan Publik sendiri pengertiannya adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Subyek hukum pidana yang dapat melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya adalah bisa orang perseorangan, bisa kelompok orang, bisa badan hukum, atau bisa juga badan publik. Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik yang berkaitan dengan jenis sanksi pidana adalah berupa sanksi pidana pokok. Jenis sanksi pidana pokok terhadap pelaku pelanggaran keterbukaan informasi publik adalah berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan. Adapun perumusan penjatuhan sanksi pidana pokok baik berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan tersebut dilakukan dengan sistem kumulatif-alternatif.
Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana Keterbukaan Informasi Publik diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sistem pemidanaan dalam penegakan tindak pidana keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang seharusnya memperhatikan pidana denda yang tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat yang menerima dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik. Selain itu perlu adanya pidana tambahan yang bisa dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korporasi karena adanya ancaman pidana tambahan tersebut bisa menambah berat sanksi pidananya serta dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana keterbukaan informasi publik yang berupa korporasi.
Kata kunci : Pidana, Informasi Publik

Actions (login required)

View Item