Yoannita, Lidya and Pujiyono, Pujiyono and Baskoro, Bambang Dwi (2013) Kebijakan Hukum Mengenai Diversi Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Lidya Yoannita_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Lidya Yoannita_ABSTRAK.pdf Download (38kB)
	Text Lidya Yoannita_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Lidya Yoannita_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text Lidya Yoannita_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Lidya Yoannita_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text Lidya Yoannita_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (45kB)
	Text Lidya Yoannita_DAFPUS.pdf Download (10kB)

Abstract

Penyelenggaraan perlindungan anak harus memenuhi asas kepentingan terbaik terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh sebab itu sewajarnya anak yang merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dijaga, dididik dan dilindungi baik secara fisik maupun hak – haknya. Namun di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum memberikan perlindungan anak secara komprehensif. Sedangkan anak memerlukan perlindungan khusus yang memprioritaskan prinsip terbaik bagi anak. Diversi merupakan cara peradilan pidana anak yang terbaik pada saat ini menurut Instrumen Internasional yang dikenal dengan United Nations Standard Minimum Rules for the Right Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules. Suatu perombakan hukum yang besar dengan adanya kebijakan hukum di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang baru disahkan pada tahun 2012 tersebut. Maka kebijakan diversi yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diteliti apakah sudah memenuhi asas tersebut atau belum.
Permasalahan yang diteliti penulis adalah bagaimana kebijakan diversi yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana kebijakan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum yang akan datang. Kebijakan yang diatur di dalam Undang – Undang Sistem peradilan pidana anak dianalisis seperti apa dan bagaimana kebijakan dalam pelaksanaan ke depan setelah berlakunya Undang – Undang tersebut. Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum ke depan dapat menggunakan cara yang lebih komprehensif dengan mengetahui kebijakan diversi dari The Beijing Rules dan negara – negara lain dengan memperbandingkan dan mengambil solusi terbaik demi terlaksananya diversi yang menjadi amanat Undang – Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, dengan mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai kebijakan, pelaksanaan dan prosedur dalam proses diversi.
Dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, kebijakan diversi yang diadopsi dari United Nations Standard Minimum Rules for the Right Administration of Juvenile Justice sudah memenuhi perlindungan anak tetapi ada kelemahan di dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Substansi pada penegak hukum yang belum ada penegak khusus pada penyidik, penuntut umum dan hakim dan Lembaga Pemasyaraktan yang sangat minim di Indonesia.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Actions (login required)

View Item