KHAIRUNNISA, KHAIRUNNISA and Jaya, Nyoman Serikat Putra and Pujiyono, Pujiyono (2013) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHAIRUNNISA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text KHAIRUNNISA_ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text KHAIRUNNISA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text KHAIRUNNISA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text KHAIRUNNISA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text KHAIRUNNISA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text KHAIRUNNISA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (28kB)
	Text KHAIRUNNISA_DAFPUS.pdf Download (29kB)

Abstract

Dewasa ini lalu lintas transfer dana semakin meningkat dilakukan oleh masyarakat baik di dalam negeri maupun melewati lintas batas negara melalui lembaga penyelenggaraan transfer dana dengan jumlah pengiriman uang yang cukup tinggi. Padatnya aktivitas transfer dana menimbulkan banyak permasalahan yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak karena kemungkinan adanya tindak pidana yang diakibatkan dari kegiatan transfer dana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana yang memuat ketentuan pidana di dalamnya. Dalam kebijakan hukum pidana, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut perundang-undangan pidana ditetapkan. Oleh karena itu dilakukan penelitian terhadap kebijakan formulasi hukum pidana dalam undang-undang tentang transfer dana.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Transfer Dana yang selama ini dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Transfer Dana yang seyogyanya ditempuh pada masa mendatang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang ditunjang dengan kajian perbandingan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang Transfer Dana yang ada pada saat ini pada dasarnya merupakan langkah kebijakan hukum pidana, namun terdapat beberapa kelemahan yang seyogyanya dapat diformulasikan di masa yang akan datang. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Transfer Dana mendatang seyogyanya dapat mempertimbangkan kajian komparatif terhadap pengaturan tindak pidana transfer dana di beberapa negara dan perlu ada koneksitas antara sistem induk hukum pidana yaitu KUHP dengan undang-undang di luar KUHP. Kemudian untuk kebijakan formulasi ketentuan pidana pada Undang-Undang Transfer Dana di masa yang akan datang yaitu: membuat kualifikasi yuridis mengenai kejahatan atau pelanggaran dan delik aduan, merumuskan tindak pidana yang menyangkut informasi transfer dana elektronik dan/atau dokumen transfer dana elektronik, memperjelas masalah pertanggungjawaban korporasi, membuat perumusan pidana tambahan untuk korporasi, membuat satu perumusan pidana pengganti denda, mencantumkan sistem pidana minimum khusus, serta membuat perumusan tentang aturan/pedoman pemidanaan.
Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Hukum Pidana, Undang-Undang Transfer Dana

Actions (login required)

View Item