SIMAMORA, FREDERICK CHRISTIAN and Soponyono, Eko and Soemarmi, Amiek (2013) KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_ABSTRAK.pdf Download (279kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text FREDERICK CHRISTIAN SIMAMORA_DAFPUS.pdf Download (280kB)

Abstract

Aktivitas keimigrasian merupakan suatu kegiatan yang sudah umum dilakukan pada saat ini. Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Lebih sederhana lagi, imigrasi diartikan sebagai tindakan berpindah tempat dari negara ke negara lainnya. Perkembangan zaman yang menuntut untuk terpenuhinya kebutuhan setiap manusia merupakan momentum terjadinya aktivitas keimigrasian. kebutuhan manusia tidaklah selalu dapat dipenuhi oleh negaranya, oleh karena itu manusia kerap kali melakukan aktivitas keimigrasian untuk memenuhi dan bahkan mengembangkan dirinya. Aktivitas keimigrasian yang dilakukan sangatlah beragam, biasanya dilakukan dalam rangka aktivitas pendidikan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, pertukaran budaya, dan lain sebagainya.
Aktivitas keimigrasian memiliki celah untuk terjadinya suatu tindak pidana yang disebut sebagai tindak pidana keimigrasian. Pengaturan tindak pidana keimigrasian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana keimigrasian. Penulis memberikan pengertian tindak pidana Keimigrasian sebagai tindakan yang mencederai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
Tindak pidana keimigrasian dalam penanggulangannya harus dilakukan melalui kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana memiliki 2 upaya, yakni upaya nonpenal dan upaya penal. Secara singkat dapat dipahami bahwa upaya nonpenal merupakan upaya yang berlangsung secara represif maupun preventif, sedangkan upaya penal merupakan yang hanya berlangsung secara represif, meskipun dalam penerapan upaya represif terkandung pula upaya preventif.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif dan juga metode yuridis komparatif, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai bagaimana cara penanggulangan tindak pidana keimigrasian. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tindak pidana keimigrasian secara penuh dapat ditanggulangi dengan kedua upaya tersebut (upaya nonpenal dan upaya penal). Beberapa di antara upaya preventif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana keimigrasian adalah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas pejabat keimigrasian, peningkatan koordinasi dengan aparat pemerintahan yang terkait dengan permasalahan ketahanan dan kedaulatan negara, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum keimigrasian terkhususnya masyarakat perbatasan wilayah. Sedangkan upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana keimigrasian adalah dengan menerapkan tindakan administratif keimigrasian atau pro justicia.
Kata kunci : Tindak pidana keimigrasian, upaya non penal, upaya penal.

Actions (login required)

View Item