WIBOWO, DONIE CAHYO and Purwoto, Purwoto and Gutami, Budi (2013) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PELACURAN ATAU PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG. _PIDANA 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DONIE CAHYO WIBOWO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (819kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_ABSTRAK.pdf Download (303kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text DONIE CAHYO WIBOWO_DAFPUS.pdf Download (200kB)

Abstract

Prostitusi di Indonesia telah membudaya sejak zaman kerajaan dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan, turut berkembang pula prostitusi dengan berbagai bentuk dan tingkatannya. Pemerintah melalui aparat penegaknya, dalam hal ini satuan polisi pamong praja terus berupaya untuk menekan jumlah prostitusi dari waktu ke waktu. Tujuan penelitian yang berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pelacuran atau Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Semarang“ ini adalah untuk mengetahui cara penertiban praktik prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Semarang. Mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban praktik Prostitusi atau pelacuran di Kabupaten Semarang, serta untuk mengetahui kendala – kendala yang muncul dalam pelaksanaan penertiban pelacuran di Kabupaten Semarang dan bagaimana mengatasi kendala tersebut.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Adapun metode lain yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis.
Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa prostitusi di Kabupaten Semarang ditekan sedemikian rupa oleh pemerintah daerah dengan jalan memplotkan daerah-daerah prostitusi ke dalam kawasan-kawasan lokalisasi. Kawasan lokalisasi di Kabupaten Semarang meliputi Tegal Panas, Topas dan Gembol serta Bandungan. Umumnya, tempat-tempat yang sering disalahgunakan sebagai praktik prostitusi adalah karaoke, dan panti mandi uap. Hal ini termasuk ke dalam prostitusi yang terdaftar, dimana para pelaku, mulai dari penjaja, seks, penyedia penjaja seks, maupun penyedia fasilitas karaoke dan panti mandi uap.
Penanggulangan prostitusi dilakukan dengan cara non penal yang preventif, yakni melalui penegakan Perda Kabupaten Semarang No. 8 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dengan memanfaatkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan wewenangnya juga tercantum dalam Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2011 tentang tugas, wewenang dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja, bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah yang dimaksud. Penanggulangan prostitusi oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dilakukan dengan cara pendataan populasi PSK beserta tempat karaoke dan panti mandi uap.
Dalam melakukan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan paguyuban yang dibentuk di masing masing daerah lokalisasi. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dalam hal penanggulangan dan pencegahan HIV/ AIDS, Dinas Sosial dalam hal rehabilitasi, Kepolisian dalam hal penertiban PSK, serta instansi lain yang terkait dalam perjalanan tugas tersebut. Terhadap PSK yang ditertibkan, akan dikenakan tindak pidana ringan yaitu pelanggaran terhadap peraturan daerah sehingga sanksi yang biasa dijatuhkan adalah denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Di samping itu, juga dikenakan sanksi pemberat yaitu kurungan selama satu minggu jika diketahui yang bersangkutan telah mendapatkan teguran dan sanksi denda sebanyak tiga kali yang selanjutnya terhadap orang tersebut akan dikenakan sanksi kurungan jika setelah mendapatkan sanksi kurungan tetap menjajakan dirinya. Sehingga dalam penulisan hukum ini, menarik kesimpulan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Semarang adalah kurang efektif, yaitu hanya sebatas pendataan dan pencatatan saja yang itupun telah di-cover oleh paguyuban yang berdiri di masing-masing wilayah lokalisasi.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Prostitusi, Satuan Polisi Pamong Praja

Actions (login required)

View Item