UTOMO, DIDIEK PRASETYO and Soponyono, Eko and Pujiyono, Pujiyono (2013) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA. _PIDANA 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (549kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text DIDIEK PRASETYO UTOMO_DAFPUS.pdf Download (216kB)

Abstract

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Dari data yang ada pada tahun 2011, diketahui bahwa jumlah pengguna narkotika mencapai 3,81 juta orang atau sekitar 2,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur narkotika belum efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tepat guna menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika.
Oleh karena itu, permasalahan yang dapat diangkat adalah; 1) bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada saat ini; 2) bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan narkotika. Antara lain: KUHP, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988, juga dilakukan perbandingan dengan Misuse of Drugs Act (MDA) Singapura.
Hasil dari penelitian ini antara lain, dalam UU Narkotika tidak ditemukan kulifikasi delik, tidak ada pedoman pemidanaan bagi pidana denda bagi korporasi dan minimal khusus. Hal tersebut tentu akan menimbulkan akibat yuridis. Ketika melakukan perbandingan dengan MDA, ditemukan beberapa hal, yakni : sanksi yang diancamkan sangat tegas, dalam hal ini pidana mati dirumuskan secara tunggal, tindak pidana yang dirumuskan sangat mendetail, hal ini karena pengaturannya mencakup kepemilikan peralatan dan tempat yang digunakan untuk memproduksi, dan mengkonsumi narkotika, pidana cambuk juga selalu diakumulasikan dengan jenis pidana lain, selain pidana mati. Konsep KUHP juga telah mengatur masalah narkotika. Ditemukan perubahan dalam pengaturan mengenai narkotika dalam Konsep. Dalam merumuskan pidana denda, Konsep memakai sistem kategori. Aturan umum dalam Konsep juga mengalami perubahan, antara lain dianutnya asas legalitas materiil disamping asas legalitas yang formil.
Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penyalahgunaan Narkotika.

Actions (login required)

View Item