EVARIANI, DIAN PUSPITA and Soponyono, Eko and Sularto, RB. Sularto (2013) KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU KEJAHATAN TERHADAP HARTA BENDA ( STUDI KASUS TERHADAP RECIDIVIS ). _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text DIAN PUSPITA EVARIANI_DAFPUS.pdf Download (50kB)

Abstract

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum merupakan pandangan legisme yang berlebihan, menjadi kendala masuknya asas-asas hukum dan nilai (keadilan) yang hendak ditegakkan oleh hukum ke dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di mata masyarakat. Kebijakan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan terhadap recidivis di PN Semarang apakah sesuai dengan aturan dalam KUHP yang mengatur tentang recidive atau justru melihat suatu kasus tersebut dengan berdasarkan kebijakan lainnya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh hakim terhadap recidivis di masa kini dan bagaimanakah pengaturannya di masa mendatang. Skripsi ini membahas pertama, kebijakan-kebijakan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku kejahatan terhadap harta benda khususnya pencurian yang berhubungan dengan recidivis dalam pengaturan KUHP. Kedua, mengenai pengaturan pelaku pengulangan dalam Konsep KUHP 2012.
Metode hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hakim mengenai pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku recidivis di Pengadilan Negeri Semarang tidak dengan penambahan sepertiga hukuman pidana penjara kepada pelakunya. Banyak faktor dan bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, apabila dilihat dari pertanggungjawaban pidana dari pelaku recidiv sangat jelas pelaku merumusi delik terutama delik kesengajaan yang salah satunya dilihat dari sisi batinnya, dapat dicela. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap residivis tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur rnengenai pasal pencurian yang dilanggar dan Pasal 486 KUHP tentang residivis, faktor psikologis-sosiologis residivis dan faktor subyektif hakim. Sehingga hal inilah, hakim dalam praktiknya, jarang menjatuhkan hukuman maksimal yang tercantum dalam pasal 362-367 KUHP yang mengatur mengenai pencurian ataupun Pasal 486 KUHP yang mengatur mengenai ancaman maksimal pidana terhadap residivis yang melakukan kejahatan harta benda khususnya pencurian. Pada masa yang akan datang, pengaturan tindak pidana terhadap pencurian bahwa perlu dipertegas lagi mengenai aturan mengenai pengulangan pidana/recidive untuk tujuan pemidanaan tertentu. Dalam Konsep KUHP 2012 juga dijelaskan perumusan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, tentang recidive, dan kejahatan pencurian.
Kata Kunci : Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana, Recidivis.

Actions (login required)

View Item