TEJO, BAGUS RASWINTO and Purwoto, Purwoto and Indreswari, Tri Laksmi (2013) TINJAUAN YURIDIS PERAN DALMAS SABHARA POLRESTABES KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DI KOTA SEMARANG. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BAGUS RASWINTO TEJO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (791kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_ABSTRAK.pdf Download (148kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (393kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (644kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (471kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
	Text BAGUS RASWINTO TEJO_DAFPUS.pdf Download (160kB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menjunjung tinggi demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi sebagai warga negara dalam demokrasi adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, pikiran baik lisan maupun tulisan, telah tertuang dalam konstitusi bangsa Indonesia, yakni terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tindak lanjut dari pasal 28 tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum sebagai prosedur penyampaian unjuk rasa dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai batasan dalam berunjuk rasa.
Penelitian yang dilakukan penulis untuk mengkaji tentang Kebijakan Polrestabes Kota Semarang dalam Menangani Unjuk Rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian saat ini Polri telah mengeluarkan standard penanganan unjuk rasa yang baru berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol : Kep /16 / XII / 2005 tentang Petunjuk Pengendalian Massa. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang terdiri dari tiga tahap yaitu : sebelum terjadi unjuk rasa, pada saat terjadinya unjuk rasa dan sesudah unjuk rasa.
Dalam menangani unjuk rasa aparat Polrestabes Kota Semarang menemukan pelanggaran-pelanggaran antara lain pelanggaran administrasi, pelanggaran kriminal dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menangani unjuk rasa oleh aparat Polrestabes Kota Semarang yaitu peserta unjuk rasa tidak melaporkan atau memberitahukan terlebih dahulu mengenai kegiatan unjuk rasa yang akan digelar. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh Polrestabes Kota Semarang adalah mengupayakan tindakan secara preventif dalam menangani unjuk rasa, selalu melakukan sosialisasi Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, di dalam menangani unjuk rasa aparat Polrestabes Kota Semarang tidak diperbolehkan menggunakan senjata api, kecuali untuk satuan penindak khusus, memberi pertolongan pertama bagi pengunjuk rasa apabila terjadi benturan-benturan fisik dengan aparat Kepolisian.
Kata Kunci : Unjuk rasa, HAM, Polrestabes Kota Semarang

Actions (login required)

View Item