PUTERA, ANUGERAH DEBRYANSYAH and Pujiyono, Pujiyono and Soponyono, Eko (2013) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (444kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text ANUGERAH DEBRYANSYAH PUTERA_DAFPUS.pdf Download (279kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian atau money laundering merupakan kejahatan yang membuat seolah-olah uang atau harta hasil dari tindak pidana atau uang haram dibuat seolah-olah uang atau harta tersebut terlihat halal dan sah. Tindak pidana pencucian uang dikenal pertama kalinya pada saat Al Capone seorang mafia di Amerika Serikat yang menyembunyikan uang hasil dari perbuatan tidak sah ditempatkan dalam sebuah perusahaan laundry, sejak saat itu dikenallah tindak pidana pencucian uang. Pada tahun 2002 Indonesia melahirkan produk hukum tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.
Penulisan hukum ini akan membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tidak sampai di situ saja penulis ingin membanding dengan Anti Money Laundering Act 2001 Malaysia dengan maksud untuk mengadopsi beberapa hal untuk yang akan datang terutama dalam hal kriminalisasi, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan.
Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif yang meliputi studi kepustakaan dengan meneliti dokumen berupa peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, buku-buku, dan bahan rujukan lainnya seperti Anti Money Laundering Act 2001 Malaysia dan Forty + Nine Reccomendations FATF untuk mendukung penulisan hukum ini.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis terdapat beberapa faktor yang masih harus diperbaiki dalam kebijakan hukum yang normatif ini agar dapat mengatasi tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia terutama dalam hal tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Penegakan tindak pidana pencucian menggunakan hukum normatif masih terdapat beberapa kelemahan sehingga harus dilakukan perubahan terhadap peraturan tindak pidana pencucian uang agar dapat mengatasi tindak pidana pencucian uang yang akan datang agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
KATA KUNCI : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang

Actions (login required)

View Item