WIBOWO, ANISETIAWAN ARIN and Sularto, RB. Sularto and Astuti, A.M. Endah Sri (2013) DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA. _Pidana 2013. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_ABSTRAK.pdf Download (196kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (945kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (610kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text ANISETIAWAN ARIN WIBOWO_DAFPUS.pdf Download (324kB)

Abstract

Penjatuhan pidana merupakan hal yang penting di suatu Pengadilan, namun akan timbul masalah ketika penjatuhan pidana tersebut dirasa tidak adil oleh masyarakat. Ketidakadilan ini terutama terhadap penerapan pidana yang tidak sama tanpa dasar yang jelas, dimana hal ini sering kita sebut dengan Disparitas pidana. Penulis dalam hal ini mengambil contoh amar putusan mengenai Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara : 106/Pid/Sus/2011/PN.Smg atas nama Firman Kurniawan bin Robii serta Boediono bin Madin dengan perkara Nomor : 112/Pid/Sus/2011/PN.Smg. Kedua terpidana tersebut sama-sama dijatuhkan pidana oleh Hakim dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang satu mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah, namun berbeda dengan terpidana yang satunya dimana pelakunya hanya dijatuhi pidana 4 tahun penjara dan denda delapan ratus juta rupiah. Kedua amar putusan itu mengandung Disparitas pidana, Adapun permasalahan yang penulis angkat antara lain faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan disparitas pidana dan kendala-kendala bagi hakim dalam memutus perkara narkotika jika dikaitkan dengan pasal 103 undang-undang Narkotika.
Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode yuridis-empiris untuk mengumpulkan data, data tersebut kemudian dikumpulkan melalui wawancara terhadap Hakim Hastopo SH. MH selaku Hakim senior di Pengadilan Negeri Semarang.
Disparitas pidana yang akan berakibat fatal bila terpidana memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban peradilan sesat dan tidak lagi menghargai hukum, ini merupakan indikator kegagalan suatu system untuk mencapai persamaan keadilan di hadapan hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana. Kaitannya dengan tindak pidana narkotika hakim melakukan pemidanaan bagi pengguna narkotika didasarkan atas tujuan dari pemidanaan itu yang memberi efek jera, akan tetapi sampai sekarang banyak pengguna narkotika yang tidak jera untuk melakukan tindak pidana yang sama ataupun beralih menjadi pengedar. Karena pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu mutlak dapat dikatakan dikenakan pidana penjara saja, seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan. Maka dari itulah jelas ketidakefektifan pemidanaan bagi seseorang yang telah menjadi pecandu, oleh sebab itu pengguna narkotika yang sudah menjadi pecandu alangkah baiknya apabila diberi tindakan perawatan dan pengobatan rehabilitasi.
Dalam hal mengambil keputusan hakim tidak terlepas dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, karena keputusan itu mempunyai dampak yang luas baik yang menyangkut terdakwa pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya, apalagi kalau putusan tersebut dianggap tidak tepat maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung bagaimana cara kita memandangnya.
Kata Kunci : Disparitas Pidana Dan Pecandu Narkotik

Actions (login required)

View Item